Para buruh dari berbagai serikat mengikuti Sarasehan Hari Buruh Internasional 2023, yang digelar oleh Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Jumat (12/5/2023
Sepanjang 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) telah mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang cukai di 10 Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
Guna meningkatkan koordinasi dengan instansi penegakkan hukum juga meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memaksimalkan kinerja, Kepala Kantor Bea Cukai Bojonegoro berkunjung dan silaturrahmi ke Polres Bojonegoro, Rabu (23/2/2022).
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) mulai 1 Januari 2022 dengan kenaikan rata-rata 12 persen.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah hadir secara virtual dalam kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro pada Senin, (15/11/2021).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok dengan rata-rata 12,5 persen mulai 1 Februari 2021 kemarin. Namun, tarif baru ini tidak berlaku untuk rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT)
Wacana akan dinaikkannya tarif cukai rokok oleh Kementerian Keuangan RI, membuat Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) merasa prihatin. Pasalnya, kenaikan cukai pasti berdampak bagi perusahaan rokok yang ada.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Bojonegoro, memperketat pengawasan peredaran rokok ilegal, pasca pemerintah resmi menaikan tarif cukai rokok dan harga jual eceran (HJE) perbatang pada 1 Januari 2020.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kabupaten Bojonegoro, berhasil mengamankan sebanyak 291.216 batang rokok ilegal selama tahun 2019. Tak hanya itu, satu tersangka pengedar rokok ilegal juga telah mendapatkan ketetapan hukum dari institusi pengadilan.
Peredaran rokok ilegal dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jadi ancaman pengusaha rokok, setelah pemerintahan secara resmi menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23% dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35% mulai 1 Januari 2020.