Faktor utama penyebab berbagai penyakit serius, salah satunya yaitu merokok. Tidak hanya bagi perokok aktif, tetapi juga perokok pasif (orang yang menghirup asap rokok dari sekitarnya meskipun tidak merokok).
Sebagai langkah memberantas peredaran rokok ilegal, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membentuk Tim Gabungan dan melakukan Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal tahun 2025.
Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Kabupaten Bojonegoro berhasil menindak peredaran 14 juta batang rokok ilegal sepanjang tahun 2024.
Penjabat (Pj) Gubernur, Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024 kepada 393 buruh pabrik rokok di Kabupaten Bojonegoro, Jumat (19/7/2024).
Guna memberantas peredaran rokok ilegal, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar sosialisasi pencegahan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Bojonegoro, Selasa (28/5/2024).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau atau (BLT DBHCT) dan Bantuan Sosial Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.
Sebentar lagi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (BLT DBH CT) segera cair ke rekening masing-masing buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau tanpa melalui rekening desa.
Dana BLT DBHCT (Bagi Hasil Cukai Tembakau) bakal segera cair ke 12.289 keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bantuan sosial (abansos). Terdiri dari 9.035 KPM buruh pabrik dan 3.254 KPM buruh petani tembakau di Bojonegoro.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Jatim menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai, dalam rangka pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Bojonegoro, Rabu (14/6/2023).
Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah penghasil tembakau. Terdapat lumayan banyak industri pabrik/perusahaan rokok, sehingga turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).