Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 senilai lebih dari Rp600 miliar segera dicairkan ke desa. Namun, menjelang cairnya uang yang bersumber dari APBD Bojonegoro ini, diduga tak sedikit oknum kontraktor yang gerilya menawarkan fee tinggi kepada para Kepala Desa (Kades).
Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 senilai lebih dari Rp600 miliar segera dicairkan ke desa. Namun, menjelang cairnya uang yang bersumber dari APBD Bojonegoro ini, diduga tak sedikit oknum kontraktor yang gerilya menawarkan fee tinggi kepada para Kepala Desa (Kades).
Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro rupanya kerap digunakan untuk "bancaan" korupsi di kalangan pemerintah desa. Setidaknya, sudah terdapat 7 kepala desa (Kades) yang terseret kasus korupsi dalam pengelolaan BKKD.
Empat kepala desa di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro yang menjadi terdakwa kasus korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya, Senin (4/11/2024).
Sebanyak 24 Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro perihal dugaan korupsi pengadaan Mobil Siaga Desa tahun 2022, Kamis (30/5/2024).
Dalam persidangan dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di 8 desa di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Heru Sugiarto mantan camat setempat disebut sebagai dalang dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp1,6 Miliar itu.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro akhirnya menahan tersangka dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dalam hal pembangunan jalan rigid beton di delapan desa di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (12/7/2023).