Aplikasi Sistem Informasi Membangun Keamanan dan Ketertiban Desa (SIMBAK KADES) membawa Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, masuk dalam 10 nominasi terbaik Penilaian Sistem Keamanan Lingkungan (PIN SISKAMLING) Jaga Jawa Timur 2026. Aplikasi SIMBAK KADES Sukorejo menjadi salah satu inovasi yang dipantau tim penilai saat monitoring dan evaluasi lapangan di Balai Desa Sukorejo, kemarin.
Menurut pandangan fikih Syafi'iyah, salah satu syarat jual beli, yaitu orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), adalah sama-sama ahli dalam jual beli. Maksud dari ahli di sini adalah orang yang secara sadar mampu bertanggung jawab dengan ucapannya, bukan seorang anak kecil (shabiy), tidak gila (majnun), dan tidak bodoh (safih).
Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kabupaten Bojonegoro untuk zona barat berlangsung di Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an Al Bahroin, Desa Pengkok, Kecamatan Padangan, kemarin. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pembinaan peserta secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Sebanyak 1.549 pelaku usaha kecil di Kabupaten Bojonegoro bakal menerima Bantuan Sosial (Bansos) Uang Usaha Ekonomi Produktif. Masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan senilai Rp1 juta yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026.
Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Raya Bojonegoro-Babat, tepatnya di Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (3/10/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.
Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Dekananto Eko Purwono dipercaya mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim). Ia menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto.
Sehari melepas jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, langsung dilantik dan menduduki jabatan spesial, yakni Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
16 Pendonor Darah Sukarela (PDS) asal Kabupaten Bojonegoro menerima penghargaan atas dedikasi mereka telah mendonorkan darah sebanyak 75 kali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur dalam kegiatan penganugerahan yang dipusatkan di Gedung Grahadi, Surabaya, kemarin.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 700/2003/412.100/2026 tentang Pencegahan Pungutan Liar, Gratifikasi, dan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh penyelenggara layanan masyarakat bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik koruptif.
Salah satu model transaksi yang banyak terjadi di masyarakat adalah akad gadai (rahn). Praktiknya, seseorang yang membutuhkan uang menyerahkan harta atau aset tertentu sebagai jaminan (watsiqah) kepada pihak yang memberikan pinjaman (hutang).