Dalam dialog virtual yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar ada salah satu pertanyaan yang mewakili pertanyaan dari masyarakat umum, yakni penggunaan Dana Desa untuk rapid test.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur mendorong pemerintah desa untuk menginvestasikan Dana Dana melalui usaha di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah selesai mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap pertama kepada 23.265 kepala keluarga di 419 desa dari 28 kecamatan di Bojonegoro. Dari total jumlah penerima BLT DD, Pemkab Bojonegoro telah menganggarkan Rp59,4 Miliar dengan masing-masing KK mendapat Rp600.000.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro menegaskan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) harus berupa uang tunai, bukan sembako.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dialokasikan untuk masyarakat desa yang terdampak Covid-19 (virus Corona) di Kabupaten Bojonegoro terus disalurkan. Hingga hari ini, Rabu (13/5/2020) ada 230 desa di Kabupaten Bojonegoro telah menyalurkan BLT DD.
Total 184 Desa Sudah Cairkan BLT Dana Desa
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah mengingatkan desa agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) untuk warga yang terdampak virus corona (Covid-19) tak boleh dibagikan merata kepada semua warga dengan alasan apapun.
Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak virus Corona atau Covid-19, Gerakan Pramuka (GP) Kwartir Cabang (Kwarcab) Bojonegoro berupaya melakukan aksi penggalangan dana.
Sebagai lembaga yang fokus gerakannya di bidang keberagamaan dan Lintas Iman, Gusdurian Bojonegoro secara resmi meluncurkan penggalangan dana khusus untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Bojonegoro. Seperti Donasi Kemanusiaan biasanyanya, Gusdurian juga menggunakan metode pembayaran berbasis Quick Response (QR).
Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1441 H atau tahun 2020 ini sudah disepakati oleh anggota DPR beberapa hari lalu yakni sebesar Rp35.2 juta rupiah. Saat ini BPIH masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) untuk disepakati.