Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan evaluasi terhadap program Gerakan Beternak Ayam Mandiri (Gayatri). Sebab, program yang digarap Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) ini, keuntungannya tidak realistis bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Bojonegoro berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi. Bertempat di halaman Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, kegiatan ini menjadi ruang dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis, JUmat (1/5/2026).
Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kmenhaj) Kabupaten Bojonegoro merilis data terbaru jemaah haji tahun 1447 H/2026 M dengan jumlah final sebanyak 1.741 orang yang siap berangkat.
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro terus mendorong peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), melalui sosialisasi Massive Open Online Course (MOOC) yang digelar secara daring oleh Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya.
BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bojonegoro bersama RSI Muhammadiyah Sumberrejo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Corporate Social Responsibility (CSR) dan donasi peserta baru, Rabu (29/4/2026), di Aula Gedung Makkah RSI Muhammadiyah Sumberrejo.
Pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Kecamatan Ngraho hari ini menggelar rapat koordinasi di Aula Kecamatan Ngraho. Forum ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan visi, memperkuat komitmen, dan menyusun langkah bersama dalam mengoptimalkan pelaksanaan program koperasi desa, Selasa (28/4/2026).
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di RW 7 Kelurahan Pacar Keling, Surabaya, mendapat perhatian dari Komisi E DPRD Jawa Timur. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga dari berbagai kelompok usia, mulai dari balita hingga lansia.
DPRD Jawa Timur menerima aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait penguatan peran perempuan, khususnya di wilayah Madura. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang digelar di kantor DPRD Jatim, pada Senin 27 April 2026 kemarin.
DPRD Jawa Timur menampung aspirasi para sopir logistik terkait kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi yang mulai diberlakukan pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi barang di lapangan. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menyatakan pihaknya memahami berbagai keluhan yang disampaikan sopir, terutama terkait pembatasan volume pembelian BBM dan penerapan sistem QR Code yang dianggap menyulitkan.
Upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana terus diperkuat di pesisir selatan Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menggelar simulasi tsunami di Trenggalek dan Lumajang sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi gempa megathrust yang berisiko memicu gelombang tsunami.