PDA Aisyiyah Bojonegoro Gelar Lokakarya Musdes Inklusif, Perempuan dan Kelompok Rentan Didorong Lebih Terlibat

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Bojonegoro melalui Tim Inklusi menggelar Lokakarya Mendorong Musyawarah Desa (Musdes) Inklusif bagi perempuan dan kelompok rentan di Kabupaten Bojonegoro, Kamis (7/5/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan melalui Musyawarah Desa Inklusif” ini berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro.

Lokakarya tersebut dihadiri kepala desa, tenaga ahli pendamping desa tingkat kabupaten, pendamping desa, pendamping lokal desa, kader inklusi, PPDI, serta anggota BSA Disabilitas Desa Margomulyo dan Desa Panjang. Kegiatan menghadirkan narasumber dari BAPPEDA dan DP3AKB, yakni Dr. Wiwik Retnoningsih, M.Pd dan Endah Setiyorini.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya pelibatan perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu, peserta juga diajak memahami kebijakan dan strategi partisipasi bermakna perempuan serta kelompok rentan melalui Musrenbangdes maupun Musyawarah Desa Inklusif.

“Lokakarya hari ini sangatlah penting untuk dibahas dan didiskusikan. Kami berharap setelah pertemuan ini ada praktik baik yang dapat diterapkan di desa yaitu pelaksanaan Musdes Inklusif Perempuan dan Kelompok Rentan. Dengan ini maka tujuan kesejahteraan dan penguatan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai," terang Nelly Asnifati selaku PWA Jawa Timur.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, Agus Raharjo, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Kemendagri Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, sebanyak 40 persen unsur yang diundang dalam musyawarah desa merupakan perempuan dan kelompok rentan.
Menurutnya, inovasi Musyawarah Desa Inklusif bagi perempuan dan kelompok rentan sangat layak diapresiasi karena dalam praktik di lapangan masih terdapat kelompok masyarakat yang belum terwakili suaranya saat musyawarah desa berlangsung.

"Oleh karena itu, musyawarah desa inklusif bagi perempuan dan kelompok rentan ini tentunya dapat mendukung Musyawarah Desa agar berjalan lebih optimal dan mampu menampung lebih banyak aspirasi masyarakat," ujarnya.

Dalam sesi materi, Dr. Wiwik Retnoningsih, M.Pd memaparkan tentang kebijakan dan strategi partisipasi bermakna perempuan dan kelompok rentan dalam Musrenbangdes serta Musyawarah Desa Inklusif.

Selanjutnya, Endah Setiyorini menyampaikan materi mengenai strategi mainstreaming isu perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan desa. Diskusi dipandu oleh Muhammad Aris dari DPMD Kabupaten Bojonegoro. [feb/mad]