May Day 2026: Buruh Bojonegoro Desak Reformasi Sistem Ketenagakerjaan
Perwakilan Aliansi Buruh Bojonegoro, Yhana Dwi saat berorasi di depan Gedung DPRD Bojonegoro (Foto: Rizki Nur Diansyah)

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com – Puluhan massa dari Aliansi Buruh Bojonegoro menggelar aksi damai dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di depan kantor DPRD Bojonegoro, Jumat (1/5/2026).

Dalam aksi tersebut, para buruh menyoroti rendahnya upah, ketidakpastian status kerja, hingga lemahnya perlindungan negara terhadap hak-hak dasar pekerja. Mereka menilai kondisi ini masih menjadi persoalan utama yang dihadapi buruh, khususnya di daerah.

Anggota Solidaritas Perempuan Bojonegoro, Yhana Dwi mengungkapkan, praktik sistem kerja kontrak berkepanjangan dan outsourcing masih marak terjadi tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai membuat buruh semakin rentan terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

“Banyak buruh tidak memiliki kepastian kerja. Sistem kontrak yang terus diperpanjang dan outsourcing membuat posisi pekerja sangat lemah,” ungkap Yhana.

Ia juga menyoroti besaran upah buruh yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak, di tengah biaya hidup yang terus meningkat. Hal ini memperburuk kondisi ekonomi pekerja, terutama di wilayah daerah.

Tak hanya itu, massa aksi juga menilai regulasi ketenagakerjaan yang ada belum sepenuhnya berpihak pada buruh. Lemahnya pengawasan serta penegakan hukum dinilai membuka ruang bagi berbagai pelanggaran, mulai dari pengabaian hak cuti, buruknya kondisi kerja, hingga praktik pemberangusan serikat atau union busting.

Jurnalis perempuan itu menambahkan, kelompok rentan menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam dunia kerja. Perempuan buruh, misalnya, masih kerap mengalami diskriminasi dan eksploitasi berbasis gender.

Sementara itu, buruh migran menghadapi risiko kekerasan dan pelanggaran hak, serta penyandang disabilitas masih mengalami keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak.

“Perempuan buruh masih menghadapi ketidakadilan yang berlapis, mulai dari diskriminasi hingga eksploitasi. Ini harus menjadi perhatian serius,” jelasnya.

Aliansi Buruh Bojonegoro memandang bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri. Isu tersebut berkaitan erat dengan krisis lapangan kerja, komersialisasi pendidikan, hingga ketimpangan akses terhadap kesejahteraan sosial. [riz/mad]