Menko PMK, Prof. Dr. Pratikno, S.Soc.Sc ketika diskusi mengatakan jika Kecamatan Padangan ke depan harus bisa menjadi simpul kuat sebagai kawasan niaga, pendidikan dan kesehatan di barat Kabupaten Bojonegoro.
Hadir membersamai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK), Pratikno, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan, dr. Azhar Jaya menjelaskan pentingnya Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur yang telah usai digelar beberapa waktu lalu, posisi Kabupaten Bojonegoro masih berada di urutan ke 18. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bojonegoro menargetkan tahun 2029 Bojonegoro bisa masuk minimal peringkat ke 15 se Jawa Timur.
Di balik deru molen yang terus mengaduk-adukan semen dan batu split, puluhan prajurit TNI tampak bekerja berdampingan dengan warga Desa Soko, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro.
Pagi itu, aroma tanah lembab masih menyelimuti perbukitan Desa Soko, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Di balik deru molen yang terus mengaduk adukan semen dan batu split, puluhan prajurit TNI tampak bekerja berdampingan dengan warga, bahu membahu mengejar target pembangunan jalan cor beton sepanjang 1.372 meter dengan lebar 3,5 meter.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono menyebut jika organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, dan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro perlu dievaluasi perihal keterbukaan informasi publik (KIP).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan wirausaha muda melalui kegiatan edukatif dan inspiratif. Salah satunya kegiatan workshop bagi wirausaha muda pemula dengan tema "Strategi Cerdas Wirausaha Muda di Era AI (Artificial Intelligence)".
Rencana Kementerian Agama akan menggelar Pesantren Award 2025 disambut banyak pihak. Direktur Pesantren pada Ditjen Pendidikan Islam Basnang Said mengatakan ajang ini dihelat untuk memberikan penghargaan kepada semua pihak yang turut aktif berpartisipasi memajukan pesantren.
Instansi dibawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) ini juga tak tinggal diam. Lapas Bojonegoro telah mengajukan relokasi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro setidaknya dua kali, pada tahun 2017 dan 2025.
Pemerintah yang akuntabel, transparan dan informatif menjadi hal mendasar dalam keterbukaan informasi publik (KIP). Sistem ini akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.