Masih adanya 34.776 pemilih pemula yang belum mempunyai E-KTP maupun surat keterangan (Suket), tidak membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro tinggal diam. Sebagai pelaksana pemilu, KPU tidak hanya berkoordinasi tetapi juga mendesak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk segera mencetak E-KTP dan Suket tersebut.
Memasuki masa kampanye pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, belum ada Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang resmi. Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro masih proses pencetakan APK tersebut.
Setelah penetapan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro harus diganti yakni ketua DPRD, Mitro'atin dan anggota Komisi C, Budi Irawanto (Wawan.
Memasuki masa kampanye pasangan calon (Paslon) yang ditatapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, tidak menutup kemungkinna para calon melakukan kampanye terselubung. Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro terus melototi pergerakan para Paslon.
Setelah Pasangan Calon (Paslon) Bupati maupun Wakil Bupati Bojonegoro mendapatkan nomor urut, Selasa (13/2/2018), semua pasangan calon tanpa terkecuali dilarang beriklan di media massa. Aturan tersebut, akan berlaku ketika mulai masa kampanye, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2018.
Pengambilan nomor urut dalam rapat pleno terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, Selasa (13/2/2018), berlangsung semarak. Pasalnya pengambilan nomor urut dilakukan dua kali.
Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) diimbau untuk melaksanakan tugasnya melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara benar dan sungguh-sungguh. Sehingga diperoleh data pemilih secara utuh.
Sesuai Perbup Nomor 31 Tahun 2017 tentang lokasi yang dilarang untuk atribut. Banner sosialisasi minimal harus berjarak lebih dari 10 meter dari sekolah.
Setelah pendaftaran Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), suara nyaring terkait dengan latar belakang pasangan terdengar di masyarakat. Bahkan, tidak sedikit yang menyoroti lahir Bojonegoro atau tidak.
Pengawas Pemilu Lapangan (PLL) satu desa terdapat satu pengawas dipastikan akan dilantik dua gelombang, Selasa-Rabu (16-17/1/2018). Hal itu dilakukan setelah proses seleksi yang diadakan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) selesai diadakan.