Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jatim Wilayah Bojonegoro-Tuban mengklaim tidak ada guru SMA dan SMK yang mengembalikan sebagian Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang diterima pada 2018 lalu.
Kabar menggembirakan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bojonegoro, pasalnya di bulan Mei ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk gaji ke-14.
Puluhan milyaran rupiah dianggarkan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, untuk tunjangan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) K2 maupun GTT Non K2 ber NUPTK dan GTT bukan K2 dan belum ber NUPTK. Tunjangan bagi GTT tersebut akan bisa diterima dua bulan sekali.
1.141 GTT dan PTT SMA/SMK memadati kantor Cabdin wilayah Bojonegoro. Bukan berdemo, tapi ini adalah moment bahagia. GTT dan PTT menandatangani Pembayaran Honor dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Beberapa proses pencairan masih harus dilalui. Beberapa guru tersenyum kecut, karena tersiar kabar honor dipotong sekolah. Memang awalnya ini adalah subsidi gaji dari Disdik Provinsi untuk membantu sekolah. Yang tidak dipotong, tentu GTT/PTT akan gembira dan lebih sejahtera
Tunjangan atau insentifnya (multigrade) untuk Ratusan guru yang mengajar di Sekolah Dasar (SD) terpencil dipastikan gagal diterima. Hal itu karena tidak adanya aturan yang mengatur diberikannya insentif itu kepada guru yang mengajar di SD terpencil.
.jpg)
Anggaran bantuan pemberian honor bagi Guru Tidak Tetap (GTT) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019 mencapai 14.647.500.000. Jumlah total honor itu, nantinya bakal diterima oleh seluruh GTT.
Seratusan guru madrasah non PNS di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, dipastikan tidak bisa menerima Tunjangan Fungsional (TF) atau Insentif tahun 2018 ini, dikarenakan ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh guru tersebut.
Sempat ramai terkait kabar di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro mengenai tunjangan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sudah tidak ada, ternyata sejauh ini proses di tingkat kabupaten untuk mencarikan solusi konkrit masih berlangsung.
Penerimaan Tunjangan Khusus Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi guru Sekolah Dasar (SD) terpencil dipastikan mundur. Sebab, penerimaan itu masih menunggu Peraturan Bupati (Perbub) baru sekaligus SK terkait pencairan tunjangan tersebut.
Setelah para pejuang pendidikan dalam hal ini Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro menerima SK Penugasan dari Bupati Bojonegoro Suyoto di akhir masa jabatannya, Jumat (9/3/2018), seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro berencana juga akan mengajukan jaminan ketenagakerjaan bagi para GTT maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di Kota Ledre.