Sebanyak sepuluh sekolah di Kabupaten Bojonegoro mendapat dampingan dari Tropis Indonesia untuk mengembangkan sekolah Adiwiyata, dengan harapan dapat menciptakan kondisi sekolah yang nyaman, aman, bersih, sejuk dan harmonis.
Dalam rangka memberikan pemahaman yang mendalam juga pengalaman terkait dunia perminyakan, Sabtu (25/11/2017), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Bojonegoro menggelar kelas profesi untuk siswa dari Jurusan Teknik Pemboran Minyak dan Gas Bumi (TPMG).
Hingga tahun 2017, angka anak yang tidak sekolah di Kabupaten Bojonegoro tercatat ada sekitar 3.500 lebih, mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Guna menciptakan suasana lingkungan sekolah yang ramah anak di Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengadakan kegiatan Akselerasi Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak, Rabu (18/10/2017).
Utusan delegasi dari fungsional Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, mengunjungi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bojonegoro, Kamis, (5/9/2017) pagi.
Dalam menyambut Hari Jadi Bojonegoro (HJB) yang ke 340 tahun, Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro akan menggelar pawai budaya yang akan diikuti beberapa sekolah mulai dari Taman Kank-anak (Tk) hingga SMA sederajat bahkan, bisa diikuti oleh Masyarakat Umum.
Salah satu hal penting yang menjadi bagian dari UKS adalah pengawasan terhadap ketersediaan makanan di lingkungan sekolah, agar dipastikan aman dan sehat untuk dikonsumsi anak-anak. Karena di lapangan banyak ditemui bahwa jajanan anak-anak jauh dari kata aman dan sehat.
Full Days School (FDS) di Bojonegoro untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum sepenuhnya diberlakukan, meski begitu Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro telah memetakan sekolah yang siap untuk melaksanakan FDS.
Dulu pengajaran disetiap kelas mengunakan papan tulis, kini banyak pendidik yang memanfaatkan LCD Proyektor untuk mengajar. Hal tersebut membuat keuntungan tersendiri bagi pengusaha. Karena saat menyediakan LCD penjualan akan terus tinggi.
Penggabungan dua sekolah menjadi satu (merger) biasanya dilakukan pihak Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda). Dampaknya, bangunan gedung sekolah yang dimerger tak jarang terbengkalai tanpa dimanfaatkan.