Untuk meningkatkan belajar siswa di masing-masing sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro pada tahun 2018 ini akan memberikan bantuan alat peraga.
Kurang lebih 3 tahun ini, puluhan bangunan perpustakaan di tingkat Sekolah Dasar (SD) terbilang belum sepenuhnya terselesaikan pembangunannya. Padahal bangunan perpustakaan seharusnya bisa terselesaikan apabila ada anggarannya.
Dana Anggaran Khusus (DAK) Pendidikan dari pemerintah pusat untuk pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Bojonegoro, pada tahun 2018 ini dipastikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro tidak akan cair.
Anggota DPRD Bojonegoro, Komisi C dan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro sepakat GTT yang mendapatkan SK Penugasan diupayakan didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dikarenakan GTT sudah diakui sebagai tenaga kerja di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mengundang Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro untuk melakukan pertemuan guna mengetahui berapa jumlah Guru Tidak Tetap (GTT) yang menerima SK Penugasan yang beberapa waktu lalu.
Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 ini dipastikan gigit jari, lantaran Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dari pusat. Hal itu disebabkan adanya masalah jaringan saat memasukan data melalui Badan Perencanaan Nasional (Bapenas).
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, tahun 2018 ini mengajukan pengadaan alat Fisika, Biologi, dan Komputer (TIK) bagi sekolah untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana dana itu bersumber dari Dana Anggaran Khusus (DAK) pendidikan Pusat.
Meski pada tahun 2018 ini, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Bojonegoro berbasis Komputer. Namun masih ada beberapa sekolah yang dalam pelaksanaan UNBK nantinya ikut atau gabung dengan sekolah lain.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro saat ini sedang memproses penulisan nama-nama Guru Tidak Tetap (GTT) yang akan diberikan SK Penugasan Bupati. Pasalnya SK Bupati itu akan diserahkan kepada GTT sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Bojonegoro, Suyoto.
Keterlambatan Penyetoran Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dialami Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro saja, namun juga dialami beberapa Disdik di beberapa kabupaten lain.