Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU-SDA) memberikan waktu tambahan perbaikan tebing Sungai Bengawan Solo di Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno yang kembali ambrol beberapa waktu lalu. Kontraktor pelaksana diberi waktu perpanjangan masa perbaikan hingga 300 hari.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) memastikan bahwa penanganan kerusakan pada proyek pelindung tebing Sungai Bengawan Solo di Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno, tetap berjalan sesuai prosedur.
Usai diperbaiki di masa perawatan sepanjang tahun 2025, tebing penahan Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, kembali ambrol lagi. Padahal, perbaikan di masa perawatan menelan anggaran senilai Rp20 Miliar.
Megaproyek pembangunan pelindung tebing Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, kembali ambrol. Padahal, proyek yang menelan pagu anggaran Rp40 miliar dari APBD Bojonegoro tahun 2024 tersebut baru saja selesai dikerjakan ulang pada masa pemeliharaan selama tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat akurasi data sosial ekonomi sebagai dasar penyaluran program kesejahteraan atau bantuan sosial (Bansos). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (21/1/2026).
Penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bojonegoro terus menjadi sorotan publik. Sebab, kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait dampak psikologis dan sosial bagi penerima bantuan.
Hingga tahun 2025, Kabupaten Bojonegoro mencatat sebanyak 452 embung dan lima waduk telah tersebar di berbagai wilayah. Ratusan embung tersebut, menjadi penopang utama sektor pertanian dan peternakan, Sabtu (10/1/2026).
Buntut polemik pemasangan stiker “Keluarga Miskin” bagi keluarga penerima bantuan sosial (Bansos) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bojonegoro, Dinas Sosial (Dinsos) berujung meluncurkan layanan aduan melalui aplikasi WhatsApp.
Kebijakan penempelan stiker “Keluarga Miskin” yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengacu terhadap Data Kemiskinan Daerah (Damisda) semester 1 tahun 2025.
Bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban dan pembubaran Panitia Muskercab I PCNU Bojonegoro Masa Khidmat 2025-2030 dan Rangkaian HSN 2025, PCNU Bojonegoro mengukuhkan 10 Pengurus Cabang (PC) Lembaga NU Bojonegoro.