Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bojonegoro tahun 2020 dipastikan bertambah menjadi Rp 2.016.780 setelah Gubernur Jawa Timur menyepakatinya. Bagi perusahaan yang keberatan, bisa mengajukan penangguhan ketika tidak mampu membayar gaji pekerjanya sesuai dengan UMK.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bojonegoro terus mempermudah layanan kepada pemberi kerja. Termasuk memberikan penyediaan sarana komunikasi, informasi dan edukasi dalam pencegahan kecelakaan kerja, serta penyakit akibat kerja.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro memastikan pemberian hak tunjangan hari raya (THR) terpenuhi. Sebab, sampai Sabtu(25/5/2019), Disperinaker tidak menerima laporan terkait masalah THR.
Belakangan ini, informasi mengenai banyak hal bertebaran di media sosial (medsos), mulai Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp (WA) dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang yang mengklaim sebagai perusahaan media.
Untuk mengakomodir permintaan dari masyarakat luas, terutama pembaca setia blokBojonegoro.com, redaksi menyediakan kanal khusus untuk informasi lowongan kerja (LoKer) dan iklan baris.
Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Bojonegoro berupaya mencukupi permintaan 10.400 ton tembakau. Setelah adanya 9 perusahaan yang meminta tambakau di Kota Ledre, yang mulai digunakan akhir Agustus ini.
Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA) Chapter Surabaya, menggelar seminar Growth Hacking Strategy, Kamis (12/4/2018) malam.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Maadya Pabean C Bojonegoro mencatat, ada 18 perusahaan rokok yang berdiri di Bojonegoro. Sementara ada 15 rokok yang berasal dari lokal. Dari total jumlah rokok dari lokal tersebut masuk dalam golongan tiga.
PT Tripatra Engineers and Constructor, perusahaan EPC Nasional, berhasil meraih penghargaan Bronze Winner di IPMA (International Project Management Award) atau Project Excellent Award untuk kategori Best Project Excellence in Mega Sized Project. Penghargaan diberikan untuk Project Senoro Gas Development garapan PT Tripatra.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) terus mendesak agar perusahaan yang ada di Bojonegoro melaksanakan ketentuan hak dari karyawan. Selain gaji karyawan yang memberlakukan Upah Umum Perdesaan (UUP) yang tidak bisa didaftarkan hak karyawan baik untuk kesehatan dan ketenagakerjaan, manajeman mengancam untuk pindah dari Bojonegoro.