200-an anggota Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) tenaga kesehatan Bojonegoro melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro di ruang paripurna DPRD setempat, Kamis (20/12/2018). Mereka meminta status PTT Kesehatan Bojonegoro diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Disamping itu, saat rekrutmen CPNS tahun ini kebanyakan tenaga kesehatan terhambat usia.
Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperjuangkan nasib K2, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bojonegoro. Apalagi, pelaksanaan CPNS yang dianggap tak memihak para guru honorer K2 merupakan kewenangan pusat.
Walau sudah ada imbauan dari Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro para GTT/PTT tetap akan mogok. Hal itu sudah mendapatkan kesepakatan bersama untuk menjalankannya. Namun aksi itu nantinya tetap dikembalikan ke masing-masing individu GTT/PTT apakah tetap ikut menjalankannya.
Rencana aksi mogok mengajar selama 6 hari yang akan dilaksanakan oleh ratusan guru honorer GTT/PTT Bojonegoro mendapat respon oleh Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro. Pihak Disdikda mengeluarkan surat imbauan agar aksi tersebut tidak dilaksanakan.
Rencana izin tidak mengajar selama enam hari yang dilakukan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) yang ada di Bojonegoro semua jejang sekolah bakal tetap dilakukan. Bahkan seluruh GTT/PTT tersebut sudah sepakat pada tanggal itu semua tidak melakukan aktivitas mengajar di sekolah masing-masing.
Dengan membawa sejumlah atribut dan tulisan, ratusan guru honorer dari seluruh tingkat sekolah melakukan aksi longmarch dari depan gedung DPRD Bojonegoro menuju Pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/9/2018). Mereka meneriakan beberapa tuntutan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah. Diantaranya rekrutmen CPNS dengan aturan yang tidak berpihak kepada guru honorer, baik GTT ataupun PTT.
Guru Honorer K-2 Bojonegoro yang tergabung dalam Forum Komunikasi GTT/PTT K-2 Dinas Pendidikan Bojonegoro, bakal menggelar aksi damai dan audiensi demi memperjuangkan nasib K2 ke tingkat pusat melalui pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (27/9/2018) besok.
Anggaran honorium yang diperuntukan Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) K-2 dan Non K-2 di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, sebesar 23 milyar lebih belum seluruhnya diterima oleh GTT maupun PTT.
Keberadaan tunjangan di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, terutama untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ternyata masih disiapkan payung hukumnya. Terutama oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bojonegoro.
Sempat ramai terkait kabar di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro mengenai tunjangan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sudah tidak ada, ternyata sejauh ini proses di tingkat kabupaten untuk mencarikan solusi konkrit masih berlangsung.