Menjaga kesehatan sangat penting dilakukan setiap hari. Bagi masyarakat yang ingin tetap sehat, mencoba merutinkan jalan kaki di pagi hari selama 20 hingga 30 menit setiap hari (minimal 5 kali seminggu) sangat baik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.
Percepatan pengurangan angka kemiskinan tercatat cukup bagus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Tahun 2026, angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro turun signifikan sebesar 0,80 persen, yaitu dari 11,49 persen turun menjadi 10,69 persen.
Suyanto (63) budayawan asal Mindi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur tampil pada forum kebudayaan internasional di Belanda. Sosok yang akrab Yanto Munyuk (MYK) itu dipercaya menjadi pemateri dalam 1st International Pencak Silat Cultural Heritage Festival pada 8–12 Oktober 2026.
Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Koperasi Kareb Bojonegoro berlangsung meriah melalui pengajian akbar dan gebyar sholawat bersama KH. Muhammad Iqdam Kholid atau yang akrab disapa Gus Iqdam, Sabtu (10/10/2026) malam.
Mantan Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Sutrisno, dituntut pidana penjara selama delapan tahun dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo.
Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, mengungkap persoalan lain. Selain didakwa melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa hingga menimbulkan kerugian negara Rp1,47 miliar, Eks Kepala Desa Drokilo, Sutrisno, juga disebut belum membayarkan sekitar Rp39 juta untuk gaji sejumlah pihak.
Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 700/2003/412.100/2026 tentang Pencegahan Pungutan Liar, Gratifikasi, dan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh penyelenggara layanan masyarakat bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik koruptif.
Bersamaan momentum Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-349 tahun 2026, ada kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui program pembebasan denda, wajib pajak dapat melunasi tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2013–2025 tanpa dikenai denda.
Kasus dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi perhatian. Setidaknya delapan kepala desa (kades) sebelumnya telah terseret perkara hukum hingga dijatuhi hukuman penjara.