Proses koreksi hasil ujian tulis perangkat desa pada Kamis, (26/10/2017) ini telah berlangsung di gedung Olahraga Sekolah Model Terpadu (SMT) Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dilaksanakan secara terbuka.
Pengumuman hasil nilai ujian pengisian perangkat desa serentak, membuat para peserta ujian ingin menyaksikan hasil nilai yang diumumkan langsung oleh pihak penyelenggara.
Setelah proses pengecekan peralatan koreksi Lembar Jawaban Kerja (LJK) soal ujian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, seluruh lembar LJK dikirim ke GOR SMT Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro untuk proses pengkoreksian.
Sebelum proses pengoreksian naskah soal pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, Kamis (26/10/2017) siang. Dua orang ahli IT dari Pemkab dan Polres Bojonegoro melakukan pengecekan peralatan yang akan digunakan mengkoreksi naskah soal calon perangkat desa tersebut.
Pasca pengakuan dua anggota DRPD Kabupaten Bojonegoro yang membenarkan menemui Universitas Negeri Semarang (UNNES), namun mengajak tiga perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD). Sehingga Badan Kehormatan (BK) legislatif di Kota Ledre menyikapi tindakan anggotanya.
Setelah proses pendistribusian soal pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, Kamis (26/10/2017) pagi. Para peserta dipastikan hanya mempunyai waktu 90 menit untuk mengerjakan soal tersebut.
Mencermati proses pengisian perangkat desa akhir-akhir ini, situasi semakin gaduh. Sehingga perlu dilakukan evaluasi menyuluruh dan DPD NasDem Kabupaten Bojonegoro mengusulkan agar pelaksanaan pengisian perangkat desa serentak, Kamis (26/10/2017), ditunda setelah Pilkada 2018.
Sampai jelang pelaksanaan ujian perangkat desa serentak berlangsung, banyak pihak bertanya-tanya terkait dengan sosok Khamim. Sebab Sekretaris Desa (Sekdes) Sambiroto, Kecamatan Kapas, Bojonegoro itu juga Ketua Tim Pengisian Perangkat desa setempat.
Hingga saat ini masyarakat masih belum mengetahui secara pasti ketentuan registrasi ulang kartu prabayar baik lama maupun baru dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada tanggal 31 Oktober mendatang.
Sehubungan dengan akan berlakunya ketentuan registrasi ulang kartu prabayar baik lama maupun baru dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), pengusaha konter memilih menyediakan kartu perdana baru daripada kartu paket data.