Pemilu 2019
Lagi, Bawaslu Tertibkan 405 APK Melanggar
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro kembali menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu 2019. Kali ini sebanyak 405 APK ditertibkan Bawaslu.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro kembali menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu 2019. Kali ini sebanyak 405 APK ditertibkan Bawaslu.
Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Perserosi) Bojonegoro, terus mempersiapkan atletnya guna menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2019 ini. Meski terbilang Cabang olahraga (Cabor) baru, Perserosi optimis bahwa atlet yang disiapkan tampil pada Porprov bisa bersaing dan meraih medali.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah, mengatakan bahwa komposisi mutasi 35 pejabat eselon sudah sesuai dengan komposisi. Sesuai dengan pengalaman dan kemampuan pejabat masing-masing.
Korban prostitusi online yang dilakukan tersangka berinisial YL warga Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ini tidak main-main. Lantaran korbannya hampir dari semua kalangan.
Komisi C DPRD Bojonegoro menganggap prostitusi baik secara online maupun offline merupakan kejahatan serius perdagangan manusia. Sebab bisa menimpa siapa saja, baik perempuan dewasa hingga anak-anak.
Prostutusi dengan cara menggunakan media sosial (online) ternyata sudah ada di Kabupaten Bojonegoro. Faktanya seorang mucikari YL diamankam oleh jajaran Satreskrim Polres Bojonegoro.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro saat ini sedang mencari solusi, terkait belum terbayarnya rekanan kontraktor yang sudah menyelesaikan proyek di tahun 2018.
Akibat pengerjaan proyek yang terancam gagal dibayar, Forum Kontraktor bakal melakukan aksi unjuk rasa (Unras) di kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Selasa (8/1/2019).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Ibnu Soeyuti menanggapi belum terbayarnya rekanan kontraktor yang sudah menyelesaikan proyek pada tahun 2018.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Sigit Kushariyanto, mengkritik mutasi 35 pejabat eselon di lingkup Pemerintah Kabupaten setempat. Lantaran dinilai kurang efektif.