Pandemi covid-19 yang mewabah membatasi pergerakan arus modal, barang dan aktifitas warga. Hal tersebut mengakibatkan kinerja sektor ekonomi menjadi terganggu alias tidak bisa berjalan dengan lancar.
Kehadiran Perwakilan lembaga DPRD Bojonegoro sebagai salah satu pihak yang ikut tergugat di sidang dalam perkara Class Action soal PI (Paticipating Interest) Blok Cepu ini pihaknya hanyalah memenuhi undangan untuk menghadiri dalam persidangan yang digelar, Selasa (25/8/2020).
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Daerah Bojonegoro yang sebagian 100 persen sahamnya milik Pemerintah Daerah, turut andil memberikan fasilitas berupa pinjaman untuk Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa (Perades) berupa Surat Keputusan (SK).
Jangan Lupa Pukul 10.17 Wib Berhenti Sejenak
Dalam rangkaian kemerdekaan RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jumat (14/8/2020), menggelar Rapat Paripurna Istimewa. Agenda rapat kali ini mendengarkan Pidato Presiden RI pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR/DPD RI tahun 2020.
Pandemi covid 19 yang mewabah, memang sangat berdampak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bojonegoro, lantaran produknya terus mengalami penurunan. Dengan kondisi itu, sejumlah UMKM yang tergabung dalam Paguyuban Prima Utama turun kejalan guna membagikan sekaligus mempromosikan produk kepada pengendara yang melintas di Bundaran Jetak Kota Bojonegoro, dan membagikan produk ke Panti Asuhan, Rabu (12/8/2020) siang.
Pembangunan di Kabupaten Bojonegoro terus dilakukan, termasuk proyek rigid beton jalan kabupaten.
Diduga depresi, salah satu pasien shelter Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, asal Surabaya (LS) melarikan diri dari ruang rehabilitasi, Selasa, (04/08/2020).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, mendorong Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di masing-masing desa untuk menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, agar peran BUMDes tersebut bisa terealisasi, DPRD Bojonegoro juga membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang BUMDes.
