Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) telah mengeluarkan Surat Keterangan (SK) Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bagi yang mengikuti ujian pada tahun 2019 lalu.
emerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat mengajukan sebanyak 1000 formasi. Dari total tersebut, 615 formasi diusulkan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 385 formasi diajukan untuk tenaga guru Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K), pada seleksi penerimaan 2021.
Peranan pemuda tidak bisa dipandang sebelah mata, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengotimalkan pemuda dalam wadah Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK). Pasalnya masa depan partai berlambang Ka'bah menjadi tanggungjawab GPK, yang beranggotakak para pemuda-pemudi.
Bencana alam dimungkinkan terjadi kerentanan yang berdampak banyak hal, termasuk pada perempuan dan anak. Sehingga Satuan Tugas ( Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA) Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro memberikan bantuan pada korban kebakaran, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.
Disahkannya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), disambut gembira seluruh PPPK termasuk di Bojonegoro. Namun para honorer K2 di Kota Ledre masih menunggu pemberkasan.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Kabupaten Bojonegoro, mengadakan sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Hal itu dilakukan untuk meneguhkan peran pemuda dalam menjaga NKRI, di saat pandemi Covid-19.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bojonegoro, terus menggerakkan mesin partai. Salahsatunya dengan mengadakan konsolidasi sekaligus pendidikan politik, untuk menguatkan seluruh kader partai.
Meskipun pendemi Virus Corona melanda Kabupaten Bojonegoro, hal itu tidak membuat tradisi memperingati Nisfu Sya'ban (setengah bulan sya'ban dalam penanggalan hijriyah) lupa dilakukan. Generasi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bojonegoro mengisinya dengan membagikan sembako.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bojonegoro, berkomitmen bersama Pemkab membangun Bojonegoro. Hal itu dilakukan agar masyarakat menjadi sejahtera, termasuk para guru dan pondok pesantren.
Persoalan nasib honorer Kategori II (K2) Paguyuban Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Bojonegoro, terus bergulir. Pasca mengadu ke DPRD, wakil rakyat akan memanggil Diknas dan mempertanyakan ke kementerian terkait.