Dekopinda Bojonegoro Ikuti Unjuk Rasa Tolak OJK Awasi Koperasi
Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022).
Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022).
Perkembangan teknologi informasi dan perubahan zaman senantiasa menghadirkan tuntutan dan tantangan baru sesuai dengan zamannya, tidak terkecuali dalam dunia penddikan. Saat ini, dunia pendidikan di Indonesia dituntut untuk bisa menyesuaikan tuntutan perubahan zaman dan mampu menghasilkan output yang memiliki skill, kompetensi keahlian serta kecakapan abad XXI dan sekaligus memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia.
Di musim hujan ini, sebagian warga mengeluhkan bahwa air PDAM miliknya tidak menyala dengan lancar.
Tercatat ada lima desa di empat kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang berlangsung sejak bulan Agustus lalu.
Momentum Hari Raya Idul Adha yang bersamaan Hari Koperasi ke-75 tahun 2022, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Bojonegoro menggandeng Gerakan Koperasi Bojonegoro mengadakan bakti sosial di Kecamatan Margomulyo, Senin (11/7/2022). Kegiatan tersebut diisi dengan membagikan daging kurban dan juga beberapa paket Sembako kepada masyarakat yang layak menerimanya.
Setelah melalui beberapa mekanisme Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro sukses menggelar Musyawarah Cabang (Muscab). Hasilnya Sukur Priyanto kembali menahkodai partai berlambang Mercy di Bojonegoro, usai terpilih secara aklamasi dalam pemilihan yang berlangsung di Surabaya, Jum'at (27/5/2022).
Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, resmi dilantik, Minggu (15/5/2022).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI. Predikat tersebut diraih Pemkab Bojonegoro karena telah delapan kali berturut-turut raih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Guna mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengimbau agar masyarakat ikut dilibatkan dalam proses pelaksanaan, serta Pengawasan Program Indonesia Pintar (PIP).
Banyak pilihan jajanan di pasaran yang bisa dijadikan untuk sajian di meja saat lebaran.