Sampai hari ke-12 kemarin masa pengajuan bakal calon legislatif (Bacaleg) yang akan bertarung memperebutkan kursi DPRD Bojonegoro pada Pemilu 2019, belum ada satupun partai politik yang menyerahkan daftar nama bacalegnya ke KPU Bojonegoro.
Menjelang habisnya masa pendaftaran Calon Anggota Legislatif (Caleg) Kabupaten Bojonegoro yang dibuka sejak tanggal 4 Juli 2018 lalu. Namun, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat belum juga menerima pengajuan berkas dari satu pun partai politik peserta Pileg 2019.
Tidak terpenuhinya pagu sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro, dinilai ada beberapa faktor, salah satunya ada pergeseran siswa yang mana lebih memilih sekolah yang banyak memberikan ilmu agama. Selain pandai dibidang akademik, orang tua siswa ingin anaknya juga pandai dibidang agama.
Pendaftaran calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 dijadwalkan berakhir 17 Juli 2018. KPU sejauh ini belum ada rencana memperpanjang masa pendaftaran caleg.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bojonegoro meminta partai politik untuk segera menuntaskan pendaftaran bakal calon anggota legislatif. Pasalnya pendaftaran akan memasuki batas akhir yakni 17 Juli 2018.
Seluruh kontestan yang akan maju menjadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) pada Pileg 2019, mulai berbondong-bondong melengkapi persyaratan untuk mendaftar lewat partai politik (Parpol). Namun saat Parpol mendaftar ke KPU, Bacaleg tidak boleh pindah parpol maupun daerah pemilihan (dapil).
Pasca tidak terpilihnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro di Pilbup tahun 2018, keduanya memiliki pilihan yang berbeda. Jika Calon Wakil Bupati (Cawabup) Mitroatin memutuskan untuk untuk maju lagi di Pileg 2019. Lain halnya dengan Calon Bupati (Cabup) Suhadi Moeljono lebih memilih untuk berada di bidang bisnis wirausaha.
Aparatur Sipil Negara (ASN) di kalangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilarang menggunakan Elpiji 3 Kilogram bersubsidi. Langkah tersebut diambil lantaran ASN dirasa sudah bukan merupakan golongan masyarakat miskin.
Setelah proses pendaftaran calon Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten masuk ke tim seleksi (timsel) Provinsi Jawa Timur, tidak semua pendaftar Bawaslu Kabupaten Bojonegoro lolos seleksi administrasi.
Puluhan calon panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro berebut menjadi lima komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten. Namun beberapa pendaftar yang masuk sekarang ini terbagi menjadi tiga klasifikasi pendaftar.