Fenomena perkara perceraian di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bojonegoro membuat miris, karena jumlahnya yang mencapai 163 perkara pada pekan pertama ditahun 2023. Hal tersebut disebabkan rendahnya pendidikan masyarakat di daerah penghasil minyak.
Data Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bojonegoro menyebutkan, pada tahun 2021 perkara yang masuk di PA ada 3.510 perkara, cerai gugat jadi nomor satu perkara terbanyak yaitu 1.909 perkara, disusul cerai talak 781 perkara dan dispensasi kawin ada 608 perkara masuk.
Terkait kasus penemuan bayi perempuan di Desa Sumberrarum beberapa waktu lalu, pihak Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro angkat bicara. Dalam hal ini, Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, menanggapi bahwa kasus pembuangan bayi merupakan sebuah tindakan amoral dan patut disayangkan.
Rupanya angka perceraian di wilayah Kabupaten Bojonegoro terus mengalami trend kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Bojonegoro sejak bulan Januari hingga Agustus terdapat 2.088 kasus perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak di Bojonegoro.
Beredar video yang menampakkan seorang wanita muda dengan wajah ceria keluar dari halaman kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro usai mendapatkan akta cerai viral di media sosial.
Tercatat sebanyak 112 warga Bojonegoro, hari ini (25/06/22) menjalani persidangan di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bojonegoro. Banyaknya perkara ini menjadikan Kantor PA terasa lebih sesak.
Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi salah satunya dengan diciptakannya smartphone, yang berdapak positif dengan semakin mudah dan cepat untuk melakukan komunikasi. Seiring semakin meluasnya penggunaan smartphone di kalangan masyarakat saat ini, juga berdampak negatif dengan meningkatnya kasus perceraian.
Mengawali tugas setelah resmi dilantik menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro Kelas 1B, Ahmad Bukhori melakukan kunjungan dan silaturahim ke Polres Bojonegoro, pada Rabu (23/02/2022).
Bertempat di gedung Pengadilan Tinggi Surabaya - Jawa Timur, Ahmad Bukhori, SH. MH. resmi menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas 1B, Selasa (22/2/ 2022).
Ada sebanyak 14 perkara tindak pidana kekerasan di Kabupaten Bojonegoro sepanjang tahun 2021. Data itu, merupakan perkara yang diterima serta diputus Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, berkaitan dengan Pasal 170 KUHP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana pengeroyokan secara terang-terangan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.