Setiap Kapolsek diminta melaporkan pengamanan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada Bupati Bojonegoro dan Gubernur Jawa Timur, di tingkat kecamatan. Hal itu dilakukan untuk menekan pelanggaran sekecil apapun saat rekapitulasi hasil pemungutan suara berlangsung.
Meskipun hitung cepat atau quick count dilakukan berbagai pihak dan sudah menunjukkan hasil, namun Komisi Pemulihan Umum (KPU) tetap melakukan penghitungan sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro langsung menindaklanjuti Keppres Nomor 15 Tahun 2018 terkait hari pencoblosan Pilkada Serentak 2018 sebagai libur nasional dengan membuat surat edaran.
Rabu (27/6/2018) besok, adalah pesta demokrasi untuk masyarakat Bojonegoro, karena hak suara yang akan disalurkan di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) menentukan siapa pemimpin Kota Ledre lima tahun kedepan.
Anggota kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan di lokasi pemungutan suara (TPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilarang melakukan pendokumentasian dan pencatatan hasil suara.
Menghadapi pemungutan suara pada Pilkada serentak 2018, di Bojonegoro akan diterjunkan 644 anggota Polri yang didukung oleh 4.816 anggota Linmas. Anggota Polri dan Linmas tersebut akan ditempatkan di 2.408 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 430 desa/kelurahan.
Pemerintah telah menetapkan bahwa hari Rabu (27/6/2018) besok sebagai hari libur nasional, hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 15 Tahun 2018, tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Mendekati pilkada Bojonegoro yang akan digelar 27 Juni 2018 mendatang, panitia pengawas (Panwas) menyiapkan ribuan petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Rencananya mereka akan disiagakan di masing-masing TPS yang ada di setiap desa.
Bagi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya, nama Abdul Wahid sudah tidak asing lagi. Sebab, ia dua periode menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mulai 2004-2009 menjadi anggota dan tahun 2009-2014 menjadi wakil ketua, serta pada pemilu pertama di era reformasi tahun 1999 pernah juga mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Provinsi Jatim untuk wilayah Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik.
Setelah proses pendaftaran bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan klarifikasi syarat dukungan yang diajukan bakal calon saat mendaftar.