Sebagai upaya untuk memulihkan sektor parwisata, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,8 triliun dengan sejumlah insentif. Adapun stimulus yang ditetapkan pemerintah adalah berbagai insentif subsidi atau pengurangan pajak penghasilan (PPh).
Pandemi Covid-19 berdampak di masyarakat, sehingga membuat pemerintah pusat sampai daerah banyak menggelontorkan bantuan kepada masyarakat. Mulai dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) program Kemendes, Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos dan bantuan yang lainnya.
Capaian 1 Tahun Pemerintahan Bupati Anna Mu'awanah dan Wabup Budi Irawanto
Sebanyak 640 peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, hari ini Sabtu (23/2/2019) mengikuti tes online yang digelar di dua lokasi, yakni di SMKN 1 dan SMKN 2 Bojonegoro.
Pembangunan wisata Kebun Salak di Desa Wedi, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, hingga kini masih terkendala anggaran. Alhasil, pengembangan wisata untuk pemetikan buah salak tersebut belum bisa dipastikan kelanjutannya.
Rencananya Gerakan Pemuda (GP) Ansor Bojonegoro dengan Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Oganisasi Mahasiswa Ekstra (Ormek) se Bojonegoro akan menggelar aksi damai pembubaran HTI pekan depan. Hal itu berdasarkan hasil rapat koordinasi yang digelar Jumat (12/5/2017) tadi di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bojonegoro.
Menanggapi rencana pembubaran Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), Gerakan Pemuda (GP) Ansor Bojonegoro mengundang Organisasi Kepemudaan (OKP) maupun Organisasi Masyarakat (ORMAS), Organisasi Mahasiswa Ekstra (ORMEK) se Bojonegoro untuk rapat menyamakan persepsi, Jumat (12/5/2017).
Rencana pembubaran Ormas Hisbut Tahrir Indonesia ( HTI ) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Mahkamah Agung (MA) mendapat tanggapan dari berbagai Ormas lain tak terkecuali dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bojonegoro.
Menyusul rencana dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Bojonegoro mendukung hal itu.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun skema gross split untuk kontrak baru minyak dan gas bumi (migas). Pemerintah semula berharap bisa menerapkan skema ini pada awal tahun 2017. Namun, rencana tersebut bakal sulit tercapai.