Pasca adanya laporan dugaan pelanggaran Caleg Partai Nadem Kabupaten Bojonegoro yang dilayangkan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, setidaknya sudah tidak kali persidangan, namun belum ada keputusan atas laporan tersebut.
Proses dugaan pelanggaran yang dilakukan salah seorang Calon Legislatif (Caleg) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) masih terus berjalan. Namun berawal adanya laporan dari masyarakat, penentuan pelanggaran dan tidaknya, sekarang ini ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur.
Jumlah pengguna jalan yang melanggar lalu lintas dan terkena tilang selama tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, kenaikan hampir separuhnya dari tahun 2017.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro harus bekerja ekstra, karena banyaknya pelanggaran yang ditangani. Terutama pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) mencapai ribuan yang melanggar pemasangannya.
Pelanggaran kampanye peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang mendominasi saat ini adalah pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) baik itu partai politik (Parpol) maupun Calon Legislatif (Caleg). Misalnya, dipaku di batang pohon tepi jalan.
Mulai Januari hingga pertengahan Desember tahun 2018 ini, tercatat perkara kasus pelanggaran lalulintas masih mendominasi di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, yaitu mencapai 22.869.
Meskipun menjadi anggota polisi, belum tentu lengkap surat kendaraannya. Seperti yang ditemukan Polres Bojonegoro saat Propam Polres Bojonegoro mengadakan pemeriksaan kelengkapan anggota dan tes urine di halaman Mapolres setempat, Rabu (15/8/2018) secara mendadak.
Sebanyak 23 calon anggota Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten (Panwaskab) Kabupaten Bojonegoro mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT), Senin (16/7/2018) di Surabaya.
Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro terus melakukan pengawasan terhadap proses tahapan pelaksanaan Pilkada Bojonegoro dan Pilgub Jawa Timur 2018. Setidaknya Panwas bersama Sentra Gakumdu (Sentra Penegak Hukum Terpadu) dalam menjalankan tugasnya sudah menangani 42 kejadian pelanggaran.
Setelah memeriksa calon wakil Bupati Kuswiyanto, Jum'at (2/3/2018), yang diduga melanggar pelaksanaan Pilkada. Panitia Pengawas Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih akan mengkaji hasil pemeriksaan terhadap politisi PAN tersebut.