Bojonegoro menjadi bagian Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 12 dalam Pemilihan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Usai dilakukan rekapitulasi hasil hitung suara tingkat kabupaten di Bojonegoro, untuk perolehan suara partai, tetap partai nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih suara terbanyak.
Berdasarkan, rekapitulasi hasil hitung suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten Bojonegoro yang masuk Dapil Jatim IX kelar dilaksanakan. Dari hasil tersebut, perolehan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungguli raihan suara partai-partai lainnya.
Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Dander, Kapas, Trucuk dan Bojonegoro, memiliki jumlah pemilih sebanyak 205.000. Sedangkan pengguna hak pilih, sebanyak 169.405.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, telah menyelesaikan rekapitluasi suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Kaukus partai politik Kabupaten Bojonegoro berencana akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya dugaan penggelembungan suara, yang menguntungkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Di saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melakukan rekapitulasi hasil penghitungan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Rabu (1/5/2019). Beberapa partai politik (Parpol) di Kota Ledre yang mengatasnamakan 'Kaukus Partai Politik' akan menggugat ke Mahamah Konstitusi (MK), karena diduga banyak kecurangan yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Selasa (30/04/2019) Bojonegoro Institute (BI) melaksanakan program Participatory Action Research (PAR) kepada masyarakat dan akademisi dengan fokus objek kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki yang diakibatkan konstruk sosial (kesenjangan gender).
Puluhan partai politik peserta Pemilu 2019, mulai hari ini, Jumat (26/4/2019) menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro.
Mengawal kelancaran pemilu itu perlu. Tujuannya, agar pesta demokrasi yang dibangun bisa berjalan secara efektif. Guna mewujudkan hal itu, tentu netralitas penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu pada semua tingkatan) disinilah diperlukan. Artinya, secara hukum penyelenggara berpihak atau tidak terhadap paslon, realitasnya bisa kita kroscek di lapangan.
Para Petinggi Partai di Bojonegoro, masih bungkam menanggapi perolehan suara sementara yang didapat oleh partai maupun calon legislatif yang bertarung pada Pemilu 2019 ini. Alasannya, mereka masih menunggu hasil resmi yang diumumkan oleh KPU Bojonegoro.