Instansi dibawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) ini juga tak tinggal diam. Lapas Bojonegoro telah mengajukan relokasi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro setidaknya dua kali, pada tahun 2017 dan 2025.
Operasi Patuh Semeru 2025 telah usai digelar pada Minggu 27 Juli 2025 lalu. Namun, Satlantas Polres Bojonegoro masih melakukan razia di sejumlah titik di Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut, membuat pengendara risau, terlebih yang belum menaati aturan lalu lintas.
Capaian membanggakan diraih Kabupaten Bojonegoro. Desa Kauman, Kecamatan Kota, Bojonegoro, menjadi finalis atau masuk enam besar dalam Lomba Desa Digital Tingkat Nasional tahun 2025.
Pemerintah yang akuntabel, transparan dan informatif menjadi hal mendasar dalam keterbukaan informasi publik (KIP). Sistem ini akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Warga Bojonegoro memanfaatkan Pasar Murah yang digelar Provinsi Jawa Timur dengan membeli beragam kebutuhan rumah tangga. Pasar Murah tersebut digelar untuk menjaga kestabilan harga dan membantu ketahanan pangan masyarakat.
Upaya meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro yang saat ini masih berada pada angka 72,59, di bawah rata-rata provinsi dan nasional, terus dilakukan secara berkelanjutan.
Penemuan narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi di Lapas Kelas IIA Bojonegoro belum menemukan titik terang. Sebab, hampir sepekan dilakukan penyelidikan, Satresnarkoba Polres Bojonegoro belum membeberkan hasilnya.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemkab Bojonegoro kembali menggelar lomba desain loga Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke 348. Memperebutkan total hadiah Rp10 juta.
Kondisi Lapas Kelas II A Kabupaten Bojonegoro semakin mengenaskan. Benar-benar over kapasitas. Sebab, idealnya, bangunan lama di Jalan Diponegoro, Kota Bojonegoro itu hanya muat 133 warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan pentingnya komunikasi lintas sektor dan sinergi antarlembaga dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Proses perencanaan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara ego sektoral, melainkan harus menjawab keresahan serta tantangan nyata yang dirasakan masyarakat.