Kompetisi bola voli profesional tertinggi di tanah air ini akan menggelar pertandingan perdana pada 8-11 Januari 2026 di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, yakni Gelanggang Olahraga (GOR) Terpadu A. Yani di Pontianak.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan formasi Penyuluh Agama Islam. Total ada 51.479 formasi penyuluh agama Islam yang ditetapkan di Kementerian Agama (Kemenag).
Pemkab Bojonegoro telah menetapkan pagu belanja APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 6,49 triliun. Angka ini merupakan hasil penyesuaian postur belanja setelah melalui proses evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda APBD TA 2026.
Langkah Pemkab memasang stiker miskin di rumah keluarga penerima manfaat (KPM) bansos bertujuan untuk transpansi sekaligus memastikan bansos tepat sasaran.
Pertamina Patra Niaga memberikan dukungan penuh kepada Jakarta Pertamina Enduro (Putri) dalam menghadapi kompetisi Proliga 2026. Dukungan ini menjadi wujud komitmen Pertamina Patra Niaga sebagai bagian dari Pertamina Group dalam mendorong pembinaan prestasi olahraga nasional, sekaligus memperkuat profesionalisme dan daya saing atlet di level tertinggi bola voli Indonesia.
IKIP PGRI Bojonegoro bakal menggelar Gesit Run 5 Kilometer bertajuk “Green Movement”. Ajang lari yang terbuka untuk umum ini, diproyeksikan menjadi momentum kampanye gaya hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan.
Prestasi Kabupaten Bojonegoro di sektor pertanian mendapat pengakuan nasional. Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menerima tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung pembangunan pertanian serta ketahanan pangan nasional.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengimbau warga untuk waspada atas beredarnya akun media sosial mengatasnamakan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono.
Pemasangan stiker miskin bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bojonegoro hampir tuntas. Yakni telah mencapai 97 persen dari 50.987 rumah KPM. Kebijakan Pemkab Bojonegoro ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan validasi, verifikasi, serta akurasi data kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.
Sebanyak 23 titik embung (waduk kecil) yang tersebar di berbagai desa di Kabupaten Bojonegoro, kondisi tampungannya telah kembali berfungsi secara optimal dan rampung dinormalisasi.