Pagelaran tari Tayub yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lewat Dinas Kebuudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) di Pendopo Malowopati, Sabtu (29/9/2018) malam, dihadiri puluhan masyarakat Kota Ledre.
Minimnya kesukaan generasi muda pada budaya Indonesia tidak hanya disebabkan karena intervensi budaya luar. Kurangnya perhatian generasi muda juga diakibatkan mereka tidak dikenalkan dengan budayanya sendiri.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus berinovasi melestarikan kesenian dan kebudayaan di Kota Ledre. Salah satunya dengan mengadakan 'Ayo Mbeso Karo Waranggono Sak Kabupaten' di pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Sabtu (29/9/2019) malam.
Meskipun para honorer katagori II yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Bojonegoro, tidak henti-hentinya memperjuangkan nasib mereka. Namun setelah berbagai pertimbangan, K2 memastikan tidak mogok mengajar.
Seiring perkembangan globalisasi yang memungkinkan berbagai budaya asing masuk ke Indonesia, menjadikan budaya di Nusantara jadi terancam, bahkan semakin tergerus. Sehingga keanekaragaman budaya ataupun kesenian di Indonesia harus tetap dijaga kelestariannya.
Usai melakukan audiensi dengan anggota DPRD Bojonegoro, para guru honorer GTT/PTT melanjutkan aksinya menuju Pendopo Malowopati, dengan maksud ingin bertemu dengan Bupati Bojonegoro.
Aksi guru honorer Bojonegoro, saat melakukan audiensi dengan anggota DPRD Bojonegoro, langsung mendapatkan perhatian, Bahkan aksi itu langsung mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan mulai dari DPRD Bojonegoro, Ketua PGRI hingga Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) setempat.
Dengan membawa sejumlah atribut dan tulisan, ratusan guru honorer dari seluruh tingkat sekolah melakukan aksi longmarch dari depan gedung DPRD Bojonegoro menuju Pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/9/2018). Mereka meneriakan beberapa tuntutan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah. Diantaranya rekrutmen CPNS dengan aturan yang tidak berpihak kepada guru honorer, baik GTT ataupun PTT.
Aksi ratusan guru honorer Bojonegoro membawa 5 tuntutan, agar bisa dipenuhi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Oleh karenanya usai melakukan aksi jalan para guru honorer tersebut bertemu dengan perwakilan guna menyampaikan tuntutan.
Ratusan guru honorer dari seluruh tingkat sekolah melakukan aksi longmarch dari depan gedung DPRD Bojonegoro menuju Pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/9/2018). Mereka meneriakan beberapa tuntutan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya mengangkat K2 menjadi PNS tanpa tes dan batas usia.