Beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan ada yang masih melakukan proses rekapitulasi, seperti halnya di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur IX Bojonegoro-Tuban. Meskipun demikian Partai Gerindra optimis mendapat satu kursi di senayan, Wihadi Wiyanto yang juga calon legislatif DPR RI incumbent tetap menunggu hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Angka pengangguran di Kabupaten Bojonegoro terbilang masih cukup tinggi. Walapun mengalami penurunan pada akhir tahun 2018 sebanyak 77 orang, pengangguran di Bojonegoro masih mencapai 22.818 orang pada triwulan pertama tahun 2019.
Berbagai hal menarik dilakukan oleh berbagai kampus yang tersebar di wilayah Kota Bojonegoro untuk ikut serta dalam menyemarakan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2019 bulan April mendatang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyelenggarakan Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pelaksanaan seleksi dilakukan tanggal 23 Februari 2019 lalu. Dalam pelaksaaan seleksi itu beberapa peserta tak lolos passing grade yang ditetapkan dan mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Puluhan peserta tes perangkat Desa Glagahan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro mengadu ke Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Senin (25/2/2019), lantaran dianggap ada kejanggalan.
Siapapun bisa menyalurkan bantuan. Namun penyaluran bantuan agar bisa bermanfaat dalam jangka panjang yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi sekaligus kemandirian masyakat tidaklah mudah.
Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Anam Warsito menjanjikan akan memanggil pihak-pihak terkait pengelolaan parkir di sekitar Pasar Kota akhir bulan ini.
Dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi A DPRD Bojonegoro, Asisten Pemerintahan Setda Sukoharjo, H. Sugito, menjelaskan, pemberian santunan kematian bagi masyarakat sebanyak Rp3 juta per jiwa.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (21/1/2019).
Komisi A DPRD Bojonegoro meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bojonegoro supaya tidak tebang pilih dalam penindakan pelanggaran kampanye Pemilu 2019.