Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI tahun ini menyerahkan predikat survei kepatuhan bagi instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik, Senin (10/12/2018) di studio utama TVRI Jakarta.
Saat ini kebutuhan guru mata pelajaran (Mapel) jenjang SMK di Bojonegoro mencapai 476 orang. Dari jumlah itu kekurangan guru didominasi Mapel Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PAI) dan Bimbingan Konseling (BK) yakni sebanyak 37 orang.
Pemerintah daerah, diberikan kewenangan untuk mengelola daerah masing-masing. Oleh karenanya, perlu adanya koordinasi bagi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Kekurangan Guru mata pelajaran (Mapel) tidak hanya terjadi dijenjang SMA, namun juga terjadi pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bojonegoro, tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai ratusan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, telah menerima hibah tanah dari warga yang diperuntukkan membangun bagi kepentingan masyarakat umum, seperti sekolah dan pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Setelah beberapa Kepala Dinas (Kadin) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengalami kekosongan. Pemkab mulai melakukan proses pengisian lima Kadin yang kosong tersebut, dengan membuka pendaftaran calon pelamar.
Tahun Ajaran Baru (TAB) mendatang bagi siswa yang melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bakal diberikan seragam gratis dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur 2019 telah ditetapkan oleh Gubernur Soekarwo. UMK tertinggi milik Kota Surabaya sebesar Rp3.871.053 dan UMK terendah milik Kabupaten Magetan dengan Rp1.763.267.
“Jika ingin perdamaian, maka berperanglah,†Ronald Reagan. Penggalan kalimat itu muncul pada film Dilan 1991 yang ditempel di dinding kamarnya. Ya, Dilan selama di sekolah dikisahkan sebagai siswa petarung. Suka melawan. Bahkan, Pak Suripto yang galak pun dilawannya meski beresiko.
Dewan Pengupahan Kabupaten Bojonegoro mengusulkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Bojonegoro pada tahun 2019 sebesar Rp1.858.613,22 mengalami peningkatan sebesar Rp1.38,153 persen dibanding tahun 2018, sebesar Rp1.720.460,77 setiap bulannya.