embaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro mengajukan remisi lebaran Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah kepada 148 narapidana (napi). Dari jumlah itu remisi untuk 126 napi sudah turun, sedangkan 22 diantaranya masih harus menunggu.
Bupati Bojonegoro, Suyoto yang hadir dalam acara Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro SKK Migas-KKKS Klaster Bojonegoro mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir di acara dan anak-anak yatim yang sudah mau hadir.
Keberadaan Proyek Jambaran Tiung Biru (J-TB) di Kabupaten Bojonegoro, membuat DPRD melakukan persiapan. Seperti yang dilakukan Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja ke Dirjen Migas Kementrian ESDM, Selasa (13/6/2017).
Dalam rangka pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten ke provinsi, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) akan menggelar kunjungan kerja (kunker) spesifik di Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro, Adie Witjaksono meminta warga kurang mampu yang kesulitan berobat ke rumah sakit untuk minta surat ke Dinsos. Pernyataan ini menanggapi banyaknya keluhan terkait pelayanan kesehatan bagi warga miskin.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro berharap Satpol PP dan Dinas Perijinan Kabupaten Bojonegoro segera menutup pasar modern di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya proses pendirian pasar tersebut melanggar Perda Kabupaten Bojonegoro nomor 4 tahun 2005.
Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat bersama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro ditetapkan susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bojonegoro, sesuai keputusan DPRD tanggal 15 April 2017.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro turun tangan menanggapi konflik terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sumberagung, Kecamatan Dander. Untuk diketahui, pencalonan salah satu bakal calon kepala desa di Desa Sumberagung dianulir karena kurang memenuhi persyaratan. Hal ini menimbulkan sebuah konflik bagi pendukungnya.
Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro harus berupaya ekstra dalam rangka mengentas kemiskinan di Kota Ledre. Pasalnya, angka kemiskinan di daerah penghasil minyak mengalami peningkatan, setelah dilakukan survey.
Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah desa aktif menyisir masyarakat miskin di wilayahnya. Langkah ini dinilai penting agar pemuktahiran data warga miskin dapat terus berjalan sehingga bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.