Proses alih kelola Wilayah Kerja (WK) Rokan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) berjalan dengan baik dan lancar. Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengaku bersyukur dengan proses alih kelola tersebut.
Keberadaan petani menjadi kekuatan sejati ditengah pandemi Covid-19, meskipun disaat mewabahnya virus Corona semua sektor usaha terganggu. Sehingga pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menguatkan sektor pertanian, dengan meninjau petani cabai dan semangka di Desa Ngeper Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bojonegoro Jawa Bali Nusa Tenggara (SKK Migas Jabanusa) serius dalam membantu penanganan Covid-19 di Bojonegoro, Senin (02/08/2021).
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa) bersama pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja terhadap penanganan Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro, Senin (02/08/2021).
Adanya pandemi membuat masyarakat lebih lekat akan dunia media sosial. Masyarakat akan lebih sering melakukan aktifitas didalam rumah dengan main sosial media. Selain itu, perkembangan zaman saat ini membuat masyarakat harus melek akan informasi maupun teknologi yang canggih saat ini.
Daerah Bojonegoro yang heterogen dengan berbagai aspek lingkungan, termasuk adanya industri migas, membuat anggota Komisi C DPRD Ponorogo melakukan kunjungan ke Kota Migas untuk berdiskusi dengan NGO di Bojonegoro, yaitu Aliansi Lingkungan Alam dan Sosial (ALAS) Institute.
Industri Hulu migas berperan penting untuk menggerakkan perekonomian nasional. Untuk itu, usaha peningkatan produksi harus diimbangi dengan peningkatan aspek keselamatan dan operasional perusahaan.
Di era saat ini, teknologi rendah karbon pada energi fosil diperlukan dalam transisi energi di Indonesia. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha.
Dewan Energi Nasional (DEN) menilai pemerintah telah memiliki strategi dalam melakukan transisi energi untuk mengurang emisi karbon seperti yang tertuang dalam ratifikasi Paris Agreement. Hal itu disampaikan anggota DEN, Satya Widya Yudha. Jika melihat dari Nationally Determined Contribution (NDC), kata Satya, Indonesia memiliki kontribusi penurunan emisi di sektor energi dengan batas waktu 2030 hanya 38 persen. Karena sektor yang lain mulai dari waste, industri, agriculture, dan juga forest jika dijumlahkan mencapai 62 persen.