Kemenag RI akan menggelar sidang penetapan (isbat) 1 Syawal 1447 Hijriah pada 19 Maret 2026, bertepatan 29 Ramadan 1447 H. Sidang akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta, mulai pukul 16.00 WIB.
Menag RI Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat yang menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia menegaskan, zakat tetap merupakan kewajiban individual (fardhu ‘ain) dan bagian dari rukun Islam yang tidak berubah kedudukannya.
Kementerian Agama bersama British Council menutup program Continuing Professional Development (CPD) di Auditorium H.M. Rasjidi Kementerian Agama. Program ini menjadi bagian dari kerja sama strategis Indonesia dan Inggris dalam pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru bahasa Inggris madrasah.
Kemenag RI menargetkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Raudhatul Athfal (RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Tahap I Tahun Anggaran 2026 sudah masuk ke rekening penerima sebelum lebaran.
Orang yang sengaja "merusak" puasanya di bulan Ramadhan dengan senggama, wajib menjalankan kafarat ‘uzhma, dengan urutan kafarat sebagai berikut.
Wakil Bupati Bojonegoro Hj. Nurul Azizah menyampaikan sambutan saat silaturahmi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bojonegoro bersama Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi, Rabu (25/2/2026). Kegiatan yang berlangsung menjelang waktu berbuka puasa tersebut menjadi forum penguatan sinergi antara tokoh agama, pemerintah daerah, dan aparat keamanan dalam menjaga kerukunan.
Perwakilan Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) Kabupaten Bojonegoro, menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro guna menuntut kesetaraan kesejahteraan, Rabu (18/02/2026).
Kemenag RI menindaklanjuti aspirasi guru madrasah swasta dengan mengusulkan 630 ribu formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemenag juga memastikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sempat terlambat pencairannya, akan dibayarkan.
Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR mengajak umat Islam untuk tetap menjaga persatuan dan saling menghormati apabila terdapat perbedaan dalam penetapan awal Ramadan 1447 H/2026 M. Seruan ini disampaikan usai Sidang Isbat penetapan 1 Ramadan di Jakarta, kemarin.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, H. Amanulloh, menegaskan pentingnya sikap saling menghormati di tengah masyarakat apabila terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan, termasuk jika ada kelompok yang lebih dulu memulai puasa.