Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,72 persen pada Triwulan II 2026 belum membuat Komisi B DPRD Jawa Timur sepenuhnya puas. Komisi yang membidangi sektor perekonomian itu justru mempertanyakan kecukupan anggaran untuk menopang sektor-sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Ratusan peserta dari siswa berbagai jenjang pendidikan memeriahkan Lomba Gerak Jalan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro kemarin. Kegiatan tersebut menjadi panggung kreativitas dan semangat kebersamaan.
Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Bojonegoro ikut mengambil peran dalam pengelolaan sampah melalui program Satu Desa Satu Bank Sampah (SDSB). Komitmen tersebut diwujudkan dengan peresmian Bank Sampah Kendalisada Kwartir Cabang Bojonegoro yang berada di kawasan Pusdiklatcab Kendalisada, Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, pada Kamis (13/8/2026) malam.
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Bojonegoro menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak" di Ruang Banmus DPRD Bojonegoro, Kamis (30/7/2026). Kegiatan dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 ini mempertemukan pemerintah daerah, DPRD, organisasi masyarakat, akademisi, hingga pegiat perlindungan anak untuk menyusun langkah konkret menekan angka kekerasan terhadap anak di Bojonegoro.
Komisi B DPRD Jawa Timur menilai kinerja perekonomian provinsi sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat melampaui rata-rata nasional, dengan sektor pertanian, kelautan, perikanan, industri, UMKM, dan pariwisata menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah.
Komisi A DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Mulai dari tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) belanja pegawai, melemahnya kondisi fiskal desa, hingga belum optimalnya implementasi program pencegahan dan pemberantasan narkotika menjadi catatan penting dalam laporan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Muhammad Alpandy, pemuda asal Kota Baturaja, Sumatera Selatan, singgah di Kabupaten Bojonegoro dalam rangka melanjutkan misinya menjelajah Nusantara. Ia tengah menempuh perjalanan keliling Indonesia dengan berjalan kaki.
Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 nyaris mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Dari target 80 persen, Pemkab berhasil menyerap 79 persen.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menekankan pada seluruh OPD agar pada 2026 bergerak cepat dalam pelaksanaan program prioritas. Perencanaan yang matang dan proses lelang tepat waktu akan menjadi kunci penyerapan anggaran. Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 sebesar Rp1,8 triliun.
Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menghitung ulang kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyesuaikan rencana kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun 2026.