Peluang Pudji Dewanto dalam maju dalam Pilkada Bojonegoro 2018 semakin terbuka, setelah DPP PPP memberikan surat tugas pada Kang PD sebutan akrab Pudji Dewanto. Meskipun belum rekomendasi, partai berlambang ka'bah memberikan tugas Kang PD untuk mencari partai koalisi dan pasangannya.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (DPP) secara resmi memberikan surat tugas pada Pudji Dewanto atau kang PD. Hal itu ditandai dengan ditunjukkannya surat tugas bernomor 1472/TG/DPP/2017 yang ditandatangani H. M. Arwani Thomafi, wakil ketua umum dan sekretaris jendral H. Arsul Sani, SH, M.Si tertanggal 25 Oktober 2017.
Setelah pengumuman hasil seleksi adiministrasi calon pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), sempat ditunda dari jadwal awal pada tanggal 30 Oktober 2017, akhirnya pengumuman hasil tersebut dipublis Kementerian Sosial (Kemensos) Ripublik Indonesia (RI) dengan nomor surat: 09/LJS.JSK.TU.PANSEL/10/2017. Mengenai hasil seleksi SDM pelaksana Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2017.
Bahaya narkoba tidak bisa dipandang sebelah mata, berbagai upaya dilakukan Polres Bojonegoro untuk menanggulangi peredaran obat haram tersebut, salah satunya dengan mengadakan lomba da'i-da'iyah yang diselenggarakan Sat Reskoba Polres Bojonegoro, Senin (30/10/2017).
Seleksi perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro baru saja dilaksanakan, namun hal ini perlu dilakukan pengawalan oleh berbagai pihak agar seluruh hasil yang sudah berjalan melalui mekanisme itu dapat benar-benar berjalan dengan baik. Termasuk seleksi, pengoreksian maupun pengumuman hasil calon yang mendapat nilai tertinggi dalam proses pengisian perangkat desa serentak tersebut.
Sebanyak 282 warga sekitar lapangan minyak dan gas bumi (Migas) Blok Tuban dan Sukowati yang dioperatori Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) usai mengikuti pelatihan ketrampilan selama 17 hari.
Ada dua Kecamatan yang sejak bulan Juli 2017 lalu masih belum membayar uang (nunggak) beras sejahtera (Rastra).
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Beras Sejahtera (Rastra) di Kabupaten Bojonegoro mencapai 12.162 keluarga.
Pemerintah memfasilitasi agar seluruh kuli bangunan, tukang, mandor, maupun arsitek bangunan memiliki sertifikat keahlian. Kewajiban ini tertuang dalam undang-undang jasa konstruksi nomor 2 tahun 2017.
Sampai triwulan terakhir ini permintaan hunian property di Kabupaten Bojonegoro masih terus tumbuh. Pengembang yang ikut membantu pemerintah menyukseskan program hunian bersubsidi mendapat respon cukup baik dari masyarakat. Terbukti, program hunian subsidi memang tinggi permintaannya dibanding dengan rumah non-subsidi.