Seleksi terbukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemkab Bojonegoro memasuki tahap penentu. Para kandidat pengisian lima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adu gagasan dan kompetensi dihadapan panitia seleksi (Pansel), Senin-Selasa (8-9/6/2026).
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro terus menyalurkan bantuan bibit tembakau berkualitas kepada petani. Bantuan itu melalui mekanisme pengajuan yang kini dibuat lebih praktis dan tepat sasaran.
Perwakilan petani tampak tersenyum bahagia saat menerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Penyerahan bantuan digelar di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, Selasa (02/06/2026). Bantuan tersebut bukan sekadar sarana produksi, melainkan bentuk perhatian pemerintah yang memberikan harapan baru untuk meningkatkan hasil panen sekaligus meringankan pekerjaan di sawah.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Alsintan disalurkan kepada sejumlah kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan), Selasa (2/06/2026).
Tahapan pendaftaran Seleksi Terbuka lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi ditutup. Sebanyak 24 peserta tercatat mendaftar untuk memperebutkan lima jabatan strategis kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini mengalami kekosongan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membuka seleksi terbuka untuk mengisi lima kursi pejabat teras. Kelima jabatan ini, yakni kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kabupaten Bojonegoro kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Daerah yang dikenal sebagai Bumi Angling Dharma ini, menjadi wilayah dengan tingkat penyerapan pupuk organik (Petroganik) tertinggi kedua di seluruh Indonesia selama dua tahun terakhir.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi musim kemarau ekstem pada tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui penerbitan surat edaran (SE) Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bernomor 520/531/412.221/2026 tertanggal 16 Maret 2026 tentang Antisipasi dan Mitigasi Musim Kemarau 2026 bagi sektor pertanian.
Pemkab Bojonegoro mengambil langkah strategis untuk terus mengembangkan sektor pangan di tengah ancaman krisis ekonomi global dan fenomena perubahan iklim. Dalam rapat koordinasi evaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Senin (16/03/2026), Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan perlindungan lahan sawah hingga mencapai 87% sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Menandai tepat satu tahun masa kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan langkah strategis berupa penataan organisasi melalui mutasi dan pelantikan pejabat.