Kisruh mengenai silang pendapat soal kapan dan bagaimana pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) mengundang perhatian Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MH. “Hak pelaksanaannya serahkan ke Dewan Pers saja,” kata Bagir sebelum pulang dari Padang untuk menghadiri HPN 2018.
Dalam rangka mencapai Universal Health Couverage (UHC) pada 1 Januari 2019 mendatang, BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro meluncurkan Mobile Customer Service (MCS) ke pelosok-pelosok kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
'Matoh' begitulah sanjungan yang pas untuk disematkan atas pameran lukisan di gedung Pemkab Bojonegoro. Lukisan-lukisan tersebut adalah karya Agus Tomim yang tergabung dalam kelompok seniman atau Komunitas Lukis Cat Air Indonesia (Kolcai), Jogjakarta.
Akhir Desember 2018, target Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bojonegoro bisa mencover seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Hal itu meninggat di tahun 2019 sebanyak 100% masyarakat harus tercover JKN-KIS.
BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik telah menginjak tahun ke 4 yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai Universal Health Couverage (UHC) yang ditargetkan tercapai pada 1 Januari 2019 mendatang.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berupaya mensosialisasikan kepesertaan masyarakat dalam menggunakan JKN KIS di Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya, di Kota Ledre kesadaran masyarakat untuk mengikuti program pemerintah tersebut masih minim.
Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tahun 2017 diselenggarakan di Kota Medan, Provinsi Sumatera mulai tanggal 2 hingga 9 September mendatang. Pada ajang O2SN ini Sebanyak 4 Siswa Asal Bojonegoro ikut menjadi wakil Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan mengalokasikan 10 ribu peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), untuk beralih kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rencana ini sebelumnya sudah direncanakan sejak 2015 lalu namun karena peserta yang hanya sakit saja BPJS menolak.
Bergulirnya program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Program JKN-KIS membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapat Jaminan pelayanan kesehatan.
Sejak 1 Januari 2014, Indonesia telah mengimplementasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yang merupakan salah satu dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Cikal bakal jaminan kesehatan semesta berawal dari ide yang digagas oleh Menteri Kesehataan Profesor G. A. Siwabessy di tahun 1968. Cita-cita tersebut, mulai diwujudkan oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri membentuk Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004. Aturan itu kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 24 Tahun 2011, sehingga lahirlah BPJS Kesehatan yang mengelola Program JKN-KIS.