Puncak kekeringan di Kabupaten Bojonegoro diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus saat ini. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPBD Kabupaten Bojonegoro terdapat 24 desa di 13 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang mengalami krisis air bersih.
Inovasi luar biasa dari SMKN 5 Bojonegoro berupa sepeda listrik tenaga surya mendapatkan respon positif dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang didampingi oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah saat meninjau langsung.
Seorang kuli bangunan, Tono tersengat listrik bertegangan tinggi saat hendak memasang reng atap yang terbuat dari Galvalum. Kejadian tersebut, terjadi di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Kamis (20/7/2023) siang.
Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, SAK ditangkap pihak berwajib, karena diduga usai mencekik dan menampar istrinya sendiri. SAK tega melakukan hal tersebut diduga lantaran sang istri ketahuan mengecek ponselnya.
Rela tak menerima gaji insentif, Ketua Rukun Tetangga (RT) hingga Pertahanan Sipil (Hansip) Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro memilih menabung gaji insentifnya selama 12 bulan untuk dibelikan sepeda listrik.
Kedua kalinya, Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan belasan kelompok masyarakat hutan, Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Administrator KPH Bojonegoro dan Pemkab Bojonegoro di ruang paripurna, Kantor DPRD setempat, Kamis (6/4/2023).
Kini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kembali merencanakan pemberian sambungan listrik gratis bagi keluarga tidak mampu pada 2023. Bantuan ini diperuntukkan bagi warga miskin yang telah memiliki rumah tetapi belum memiliki sambungan listrik.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah merealisasikan bantuan sambungan listrik gratis bagi warga tidak mampu. Bantuan listrik gratis tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi penerima bantuan Aladin (atap, lantai, dinding) yang tidak teraliri listrik.
Pengadaan kendaraan listrik untuk kedinasan di lingkup pemerintah daerah, hingga kini masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2022. Juknis tersebut nantinya berisi detail spesifikasi kendaraan, jumlah anggaran, fasilitas pendukung dan lainnya.