Pemkab Bojonegoro terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Di 2025, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Pemkab Bojonegoro telah menuntaskan 746 unit rumah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro merilis Berita Resmi Statistik (BRS), di Ruang Rapat BPS Bojonegoro, Jalan Sawunggaling Bojonegoro, kemarin. BRS berisi perkembangan Indeks Harga Konsumen (Inflasi) dan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya terus merenovasi rumah warga miskin melalui program Aladin. Pada tahun 2023 ini, Pemkab Bojonegoro merealisasikan 3.289 rumah menuju layak huni.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berencana membangun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), melalui program Aladin di P-APBD 2023 sebanyak 498 unit. Pembangunan RTLH tambahan tersebut berada di tiga kecamatan meliputi Kasiman, Kedewan dan Malo. Terkait rencana ini, Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awannah menekankan penerima bantuan sosial (bansos) RTLH harus sesuai aturan dengan status tanah milik pribadi bukan milik pemerintah atau fasilitas umum.
Program atap, lantai, dinding (Aladin) terus berjalan untuk membantu warga Kabupaten Bojonegoro yang tidak mampu agar memiliki rumah layak huni. Total fisik rumah yang sudah dibangun ada 6.076 unit di tahun 2021 dan tuntas akhir tahun ini, sementara di tahun 2022 ada tambahan.
Program Aladin Bangun 7.041 Rumah Tak Layak Huni
Setelah prospek peminat hunian modern sudah memiliki segmen pasar yang jelas yaitu orang dengan penghasilan dibawah Rp4 juta. Dengan ketentuan keluarga tidak memiliki rumah sebelumnya. Di tahun 2018 pengembang mulai mengencar untuk perumahan nonsubsidi.
Rencananya di tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) hanya akan membantu 310 rumah yang masuk sebagai rumah tidak layak huni. Padahal usulan yang masuk di tahun 2016 kemarin jumlahnya mencapai puluhan ribu.