Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, resmi memperpanjang penahanan kasus dugaan korupsi anggaran biaya auditor internal Inspektorat tahun 2015-2017, Syamsul Hadi, selama 40 hari kedepan, untuk memudahkan penyidikan.
Hasil keterangan ahli terkait dugaan korupsi yang menyeret Kepala Desa (Kades) Sukosewu, WPN, menyatakan apa yang dilakukan terdakwa WPN tidak sesuai dengan aturan yang ada.
Agenda sidang dugaan korupsi yang menyeret Kepala Desa (Kades) Sukosewu, WPN, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin (11/3/2019) mendengarkan keterangan ahli.
abag Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Faisol Ahmadi, bakal menjadi ahli di persidangan dugaan korupsi yang menimpa Kepala Desa (Kades) Sukosewu, WPN, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Peran tersangka dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2016-2017, sebagai penanggung jawab pengelolaan anggaran APBDesa.
Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro setidaknya telah mengadili 9 anak yang bermasalah dengan kasus hukum. Jumlah itu terjadi dalam kurun waktu Januari hingga per tanggal 20 Desember 2018.
Kegiatan Bedah Buku Memangkas Birokrasi digelar salah satu media online nasional bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional, di Auditorium Lantai 2 Perpustakaan Nasional Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).
Tindak pidana umum (pindum) ternyata banyak dilakukan oleh anak dibawah umur. Faktanya selama kurun waktu Januari-November 2018, setidaknya ada 8 kasus pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
Video kekerasan terhadap siswa tejadi di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Bojonegoro tengah beredar dengan durasi 30 detik. Dalam vedio itu, nampak seorang siswa laki-laki tengah berjongkok di toilet kemudian siswa itu ditendang oleh salah satu anak yang diduga teman sekolahnya.
Harapan untuk bersih dari kasus Korupsi di Kabupaten Bojonegoro belum tercapai. Pasalnya, dalam kurun waktu Januari-September 2018 ini setidaknya ada 3 pejabat publik terjerat kasus korupsi.