Perlunya ada regulasi baru dalam pengelolaan Dam untuk mencegah praktik manipulasi di lapangan, disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pernyataan tersebut ia sampaikan pada 9th ICONZ International Conference of Zakat di UIN Jakarta.
Kementerian Haji dan Umrah RI sudah membuka pelunasan biaya haji 2026 sejak Senin (24/11/2025) bulan kemarin. Pelunasan akan ditutup pada 23 Desember 2025 mendatang. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengatakan, pelunasan bisa dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) tempat jemaah sebelumnya melakukan setoran awal.
Persiapkan ibadah haji tahun 2026 telah dilakukan jauh-jauh hari dengan kondisi terbaik. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji kini dibuka untuk memastikan setiap jamaah siap secara fisik maupun medis dalam menjalankan rangkaian ibadah yang penuh makna.
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat telah diteken. Biaya haji 2026 menjadi perhatian banyak calon jemaah yang mulai mempersiapkan keberangkatan.
Dr. H. Muh. Abdulloh Hafith S.Ag., S.H., M.H.I. resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bojonegoro. Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi penguatan layanan haji dan umrah di daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebanyak 660 calon jamaah haji (CJH) Kabupaten Bojonegoro tahun keberangkatan 2026 M/1447 H menjalani proses foto paspor di Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kelas I Non TPI Tanjung Perak yang berlokasi di Jalan Pattimura, Bojonegoro. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 30–31 Oktober 2025, dengan dua sesi pelayanan setiap harinya, yaitu sesi pertama pukul 07.30 WIB dan sesi kedua pukul 13.00 WIB.
Sejarah baru tercipta dalam penyelenggaraan haji Indonesia. Untuk kali pertama, Indonesia secara resmi menyalurkan daging Dam dan Hadyu dalam bentuk olahan daging siap saji kepada masyarakat.
DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-4 DPR masa persidangan tahun 2025-2026 yang dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan DPR RI.
Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan penggunaan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 H/2026 M untuk membayar pemesanan tenda di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) serta layanan Masyair. Kebijakan ini diambil guna menjamin jemaah haji Indonesia mendapat lokasi strategis serta pelayanan optimal.
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa kepastian transisi penuh penyelenggaraan haji tahun 2026 dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) masih menunggu payung hukum yang jelas.