Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro memberikan sinyal bahwa akan ada ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dari berbagai jenjang mulai Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan menerima SK Bupati.
Kabar bahwa Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Daerah Kabupaten Bojonegoro yang akan mendapat Surat Keputusan (SK) bupati, hingga kini masih belum bisa terealisasi, karena masih dalam tahap verifikasi data. Pasalnya draf data yang diserahkan beberapa waktu lalu masih perlu diverifikasi kembali.
Rencana Pemberian Bantuan bagi guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bojonegoro saat ini masih dalam tahap pendataan. Bantuan GTT itu akan diterima setiap bulannya sebesar Rp.750 ribu dari Provinsi yang nantinya akan disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing guru.
Kekurangan guru di Kabupaten Bojonegoro memang jumlahnya tidak bisa dibilang sedikit, sehingga keberadaan Guru Tidak Tetap (GTT) bisa dikatakan punya andil penting untuk kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah.
Kekurangan guru yang terjadi di Bojonegoro memang cukup banyak jumlahnya. Meskipun begitu keberadaan Guru Tidak Tetap (GTT) saat ini seakan bisa dikatakan sebagai penyelamat bagi sekolah yang mengalami kekurangan guru.
Kekurangan tenaga pendidik untuk sekolah yang ada di Kabupaten Bojonegoro, terlebih untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) saat ini, mau tidak mau Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi jalan utama untuk mengatasi kekurangan guru, demi kelancaran kegiatan belajar mengajar.
Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur, tahun 2018 ini berencana akan memberikan tunjangan bagi guru SMA/SMK yang berstatus Guru Tidak Tetap (GTT) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang pengabdiannya sudah diatas 5 tahun dan memenuhi beberapa persayaratan yang telah ditentukan.
Nasib Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengabdi untuk Sekolah Menengah Atas Negeri Sederajat (SMAN) kian tidak menentu nasibnya, setelah diambilalih pengelolaannya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Acara Jambore Anak Soleh (JAS) diprakarsai oleh KKG Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama Islam (PAI ) Kementerian Agama , acara ini diikuti oleh murid-murid SD se-Kabupaten Bojonegoro.
Belum cairnya tunjangan GTT maupun PTT (K2 dan Non-K2) membuat DPRD Kabupaten Bojonegoro geram terhadap Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya, sampai sekarang ini SKPD yang menangani terkait pendidikan di Kota Ledre itu masih memproses nama guru penerima tunjangan tersebut.