Kasus perselingkuhan menjadi salah satu penyebab perceraian terbanyak ke tiga di Bojonegoro dalam waktu lima bulan terakhir. Dari total 1.227 perkara perceraian per 31 Mei 2024. Sekitar 186 perkara disebabkan karena kasus perselingkuhan yang berujung pada perceraian.
Angka kasus perceraian di Kabupaten Bojonegoro masih terbilang tinggi tahun demi tahun. Sejak Januari hingga Juni 2024 ini, tercatat di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro ada 1.227 kasus perceraian di Kota Migas (sebutan lain Bojonegoro).
Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita mendengar berbagai keluhan masyarakat mengenai keberadaan pajak. Ungkapan bernada keberatan sering dilontarkan oleh beberapa oknum masyarakat terkait adanya beragam pajak yang diterapkan oleh pemerintah mulai dari pajak pendapatan (PPn), pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), termasuk pajak kendaraan bermotor dan lain-lain. Kondisi ini sangat mempengaruhi efektifitas penerimaan pajak. Jargon “rakyat bijak, taat bayar pajak†hingga kebijakan tax amnesti yang dikeluarkan pemerintah belum sepenuhnya mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang baik dan bijak.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro hari ini menggelar agenda Stakeholders Day 2024 bersama segenap satuan kerja (satker) wilayah Bojonegoro dan Lamongan.
Seorang Perangkat Desa di Desa Ngujo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, DSS (35) tega membacok adik iparnya sendiri, ISS (49) warga Desa Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Rabu (12/6/2024) petang.
Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa membawa berkah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bojonegoro. Seperti yang dialami perajin Batik dari Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro.
Tampak para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) ikut memamerkan hasil olahan produk makanan, minuman, handicraft, meubel hingga batik di acara Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa 2024, Batik ku, Batik mu, Batik Kita Semua di alun-alun Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa. Kegiatan tersebut, diikuti hampir seluruh pengusaha batik di Provinsi Jawa Timur, salah satunya Kabupaten Pacitan.
Bisnis pasar online atau marketplace hingga kini masih menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memasarkan produknya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).