Sosialisasi tentang bahaya seks bebas kepada remaja khususnya bagi pelajar akan dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP). Namun, pihaknya akan menunggu penetapan anggaran 2018 bila tidak ada pengepresan lagi.
Masih ada tujuh desa yang belum melaksanakan pelantikan perangkat desa terpilih, karena belum mengajukan rekomendasi.
Memasuki masa libur panjang menyambut Natal dan Tahun Baru 2018, membuat sejumlah jasa pengiriman barang (ekspedisi) di Kabupaten Bojonegoro meningkat. Peningkatan tersebut bukan hanya pengiriman dari Bojonegoro ke luar kota, namun juga penerimaan dari luar kota ke Bojonegoro.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengumumkan hasil akhir seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2017. Hal itu tercantum dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas, Nomor: B/689/S.SM.01.00/2017, tanggal 30 November 2017, perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Pengadaan CPNS Tahun 2017.
Disfungsi ereksi kebanyakan menyerang pria berumur. Meski demikian, gejala gangguan seksual ini bisa berkembang pada usia yang lebih muda.
Pelaku jasa ekspedisi di Kabupaten Bojonegoro saat ini terus meningkat hal tersebut ditunjang kebutuhan terhadap jasa ekspedisi yang saat ini juga semakin tinggi. Perusahaan ekspedisi dari pusat mulai merabah ke kabupaten dengan membuka kantor cabang.
Setelah pengumuman hasil seleksi adiministrasi calon pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), sempat ditunda dari jadwal awal pada tanggal 30 Oktober 2017, akhirnya pengumuman hasil tersebut dipublis Kementerian Sosial (Kemensos) Ripublik Indonesia (RI) dengan nomor surat: 09/LJS.JSK.TU.PANSEL/10/2017. Mengenai hasil seleksi SDM pelaksana Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2017.
Dugaan pencatutan nama Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro terus diselidiki. Termasuk beberapa orang yang mendatangi Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang diindikasi mencoba mempengaruhi pihak ketiga untuk meloloskan para calon perangkat desa yang dikehendakinya.
Hingga kini, belum ada kejelasan terkait keinginan Pemerintah Desa (Pemdes) yang meminta Lembar Jawaban Kerja (LJK) dan kunci jawaban pengisian perangkat. Sebelumnya, ada kepala desa dan calon perangkat desa datang ke Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jumat (27/10/2017).
Beberapa kepala desa (Kades) dan peserta pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro mengadu ke DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jumat (27/10/2017). Belasan orang tersebut diterima di Ruangan Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, oleh Komisi bersama Asisten I Pemkab Bojonegoro, Djoko Lukito dan Kepala DPMPD Kabupaten Bojonegoro, Djumari.