Ratusan kepala serta pengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Raudholtul Atfal (RA) mengikuti pembinaan serta sosialisasi akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Provinsi (BAN-P) dan Pendidikan non Formal (PNF) Provinsi Jatim, pada Rabu (5/12/2018).
Meski dalam penilaian akreditasi jenjang Sekolah Dasar (SD) ada yang mendapat penilaian C, yakni sebanyak 4 SD. Namun pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro telah kembali mengajukan visitasi atau peninjauan ulang terkait hasil nilai tersebut ke pihak Badan Akreditasi Provinsi (BAP).
Ratusan Sekolah Dasar (SD) tahun 2018 ini megikuti akreditasi. Namun dari hasil nilai akreditasi tersebut ada beberapa SD yang mendapatkan nilai C dari tim penilai, yakni Badan Akreditasi Nasional (BAN). Sehingga yang mendapat nilai C tersebut, usul ulang hasil nilai akreditasi itu.
Sebagai bentuk komitmen meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat Bojonegoro, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada di Kecamatan Padangan, Minggu (25/11/2018), didampingi Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Budi Irawanto, melakukan Pertemuan dengan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Turut hadir Kepala BPKAD M. Ibnu Soeyoeti, Kepala Dinas Kesehatan, Ninik Susmiati.
Beberapa madrasah di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro divisitasi serta diakreditasi secara langsung oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN). Ternyata, tak semua madrasah mendapat nilai memuaskan, tercatat 8 madrasah mendapat nilai C. Akibatnya, madrasah yang mendapat nilai tersebut terancam tidak bisa menggelar ujian nasional secara mandiri.
Puluhan sekolah madrasah di bawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) Bojonegoro yang melakukan akreditasi di tahun 2018 ini jumlahnya ada sebanyak 185 lembaga.
Pada tahun 2018 ini, tercatat ada 9.228 lembaga yang mengikuti akreditasi. Namun jumlah itu belum sepenuhnya bisa dilaksanakan akreditasinya tahun ini.
Asupan modal untuk usaha sangatlah dibutuhkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu, tidak heran jika produk perbankan berupa pinjaman atau kredit modal usaha menjadi pilihan untuk memperoleh modal.
Seratusan madrasah mulai tingkat Ibtidaiyah (MI) hingga Madrasah Aliyah (MA) pada tahun 2018 ini mengusulkan untuk akreditasi kembali.
Bank memberikan pinjaman kepada nasabah bukan tanpa risiko. Ketika akan mengambil kredit di bank tentu ada barang yang menjadi jaminan. Seperti halnya di bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Kabupaten Bojonegoro.