Rencana pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau, khususnya untuk sigaret kretek tangan (SKT), menuai kritik tajam. Kebijakan itu dinilai kontraproduktif di tengah turunnya daya beli masyarakat dan maraknya peredaran rokok ilegal.
Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro H. Abdulloh Umar resmi mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subiyanto dan Pimpinan DPR RI. Berkas dikirim melalui PT Pos Indonesia kemarin sore terkait dengan tuntutan yang disuarakan peserta aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro.
DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-4 DPR masa persidangan tahun 2025-2026 yang dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan DPR RI.
Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan penggunaan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 H/2026 M untuk membayar pemesanan tenda di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) serta layanan Masyair. Kebijakan ini diambil guna menjamin jemaah haji Indonesia mendapat lokasi strategis serta pelayanan optimal.
Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil rekonstruksi dan relaksasi efisiensi anggaran Kementerian Agama tahun anggaran 2025, termasuk tambahan belanja pegawai yang diajukan pemerintah. Kesepakatan ini tercapai dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kepedulian anggota DPR RI, Wihadi Wiyanto, terhadap kondisi masyarakat Bojonegoro - Tuban ditengah pandemi Covid-19, terus dilakukan. Selain memberikan bantuan serta santunan, Wihadi juga mengingatkan pentingnya kesehatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19.
Temuan kasus positif virus corona di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami peningkatan, hal itu menjadi cerminan perlu adanya langkah nyata penanganan Covid-19. Sehingga keberadaan Kampung Tangguh program Kapolda Jawa Timur, harus segera dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Polres, baik Bojonegoro maupun Tuban.
Keberadaan Industri Kecil, Menengah (IKM) di kabupaten Bojonegoro terus bertumbuh kembang dengan pesat. Sehingga Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI melakukan bimbingan teknis penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru IKM di Kota Ledre.
Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya yang mumpuni termasuk para peternak. Sehingga anggota DPR RI, SW yudha membantu para peternak dengan memberikan program diseminasi teknologi peternakan sapi Badan pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Program Menteri Pendidikan yang akan memberlakukan Full Day School (FDS) dipastikan mengganggu pembelajaran lain, termasuk keagamaan. Sebab, selama ini pendidikan dhiniyah di desa-desa berlangsung pada sore hari.