Suasana tidak biasa berlangsung di salah satu warung di Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Minggu (13/9/2026) siang. Seratus lebih warga mengikuti kegiatan sosialisasi DPRD Jawa Timur dengan tema "Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial".
Warung di Desa Suciharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu(12/9/2026) siang begitu semarak. Seratus lebih warga mengikuti kegiatan sosialisasi DPRD Jawa Timur dengan tema "Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial".
Badan Gizi Nasional (BGN) melarang siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa pulang makanan yang telah dibagikan di sekolah. Ketentuan tersebut disampaikan ditengah masih adanya kekhawatiran sejumlah wali murid di Kabupaten Bojonegoro terhadap keamanan makanan MBG.
Seratus lebih warga di Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya mengikuti kegiatan sosialisasi DPRD Jawa Timur dengan tema "Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial".
Kasus keracunan makanan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di sejumlah daerah mulai memicu kekhawatiran wali murid di Kabupaten Bojonegoro.
Kabar hilangnya lima jurnalis saat menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda mengundang keprihatinan dari kalangan jurnalis di berbagai daerah, termasuk Jurnalis di Kabupaten Bojonegoro.
Seratusan masyarakat berkumpul di D'Konco Cafe yang ada di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, mengikuti sosialisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat, Selasa (1/9/2026) malam.
DPRD Jawa Timur meminta Pemprov Jatim memperkuat layanan transportasi gratis bagi penyandang disabilitas dengan menyiapkan aturan teknis dan dukungan anggaran yang jelas. Pengaturan tersebut dinilai penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai program, tetapi dapat berjalan konsisten.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mempertanyakan dasar penetapan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebesar Rp600 miliar. Fraksi menilai nominal tersebut perlu dijelaskan secara lebih transparan karena biaya penyelenggaraan Pilgub Jatim terus meningkat dari waktu ke waktu.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur melihat masih ada sejumlah bagian yang perlu diperkuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan. Meski begitu, kekurangan tersebut tidak dipandang sebagai alasan untuk mengesampingkan rancangan regulasi tersebut.